Home Politik Pengamat: Revisi UU MD3 Harusnya untuk Perkuat Kapasitas Kelembagaan

Pengamat: Revisi UU MD3 Harusnya untuk Perkuat Kapasitas Kelembagaan

0
SHARE
Ilustrasi Gedung DPR | Foto: Istimewa

JAKARTA – Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengakui dalam revisi UU Md3 terkait kewenangan DPD, tepatnya Pasal 249 Poin J disebutkan DPD memiliki peran untuk melakukan pengawasan. Mekanisme pengawasan dan evaluasi akan diturunkan dalam Tata tertib DPD.

“Selama ini DPD merupakan perwakilan daerah di pusat di mana mereka tidak punya kewenangan terhadap produk legislatif pemerintah daerah kabupaten kota provinsi,” kata Andi, Minggu (11/2).

Menurut Supratman, kewenangan tersebut diberikan atas dasar beberapa fenomena yang terjadi belakangan di mana banyak perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya seperti UU. Namun kewenangan perda itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi juga Mahkamah Agung.

Ia menegaskan kewenangan DPD yang tercantum dalam UU MD3 ini tidak tumpang tindih dengan UU Pemda yang memberi mandat Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi perda juga.

“Silakan pemerintah juga lakukan evaluasi begitupun dengan DPD yang merupakan perwakilan daerah dipusat. Nanti Kemendagri silakan lakukan evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto dalam kolom pakar mediaindonesia.com, Senin (12/2) mengatakan Revisi UU MD3 untuk menguatkan kapasitas kelembagaan. Jika sekadar bagi-bagi kursi, publik melihat itu tak lebih dari sekadar cara pragmatis berburu kekuasaan.

Menurut Gun Gun, seharusnya MPR, DPR, dan DPD meminjam pendapat John van Mannen dan Stephen Barley dalam tulisan mereka, Cultural Organization: Fragments of a Theory (1985), mampu mengatur manajemen kehormatan organisasi minimal di empat domain.

Domain pertama ialah ecological context yang merupakan dunia fisik termasuk di dalamnya lokasi, waktu dan sejarah, serta konteks sosial. Lingkungan fisik MPR/DPR/DPD di Senayan sudah cukup representatif, periodisasi waktu menjabat pun sudah diatur jelas, hanya saja belum mampu menghadirkan output kinerja yang menyejarah dalam konteks sosial bangsa Indonesia kekinian. Hal yang harusnya diubah segera ialah penunjukan komitmen dan kehormatan sebagai wakil rakyat dan senator daerah.

Domain kedua, menyangkut jaringan atau interaksi deferensial (differential interaction). Dalam konteks ini, MPR/DPR/DPD harus mau dan mampu memetakan interaksi mereka dengan pihak lain. Jika mereka bisa melakukan peran dan fungsi mereka dengan optimal, tidak tumpang-tindih, dan saling menguatkan di tengah perbedaan, di situlah letak kapasitas kelembagaan akan mulai dipercayai publik.

Domain ketiga dan keempat ialah pemahaman kolektif dan tindakan individual. Anggota DPR dan DPD baik pribadi maupun kolektif harus paham dan konsisten memerankan sosok wakil rakyat dan senator daerah, bukan sebaliknya memperkukuh elitisme seperti berburu kursi. Amanah rakyat telah dipegang mereka untuk dioptimalkan menjadi kerja nyata dalam satu periode jabatan. (ENA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here