Home Politik Politisi PAN Sebut Soal PT Selera Kekuasaan, Ini Penjelasan MK

Politisi PAN Sebut Soal PT Selera Kekuasaan, Ini Penjelasan MK

0
SHARE
Ketua DPP PAN Yandri Susanto | Foto: istimewa

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur presidential threshold (PT) sebagai selera kekuasaan. Putusan tersebut mengundang polemik, diantaranya anggota Komisi II DPR Yandri Susanto.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai sikap MK merupakan selera kekuasaan.

“Tidak berani, lah, MK memutus kalau tidak seiring dengan partai penguasa yang setuju 20 persen,” kata Yandri di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, (11/1).

Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Andreas Hugo Pareira menilai putusan MK soal PT tidak mengejutkan. Sebab, putusan sudah sejalan dengan apa yang telah disetujui oleh DPR.

Putusan MK mengenai syarat perolehan suara 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR, seperti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu. Ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat 5 UUD 1945.

Pasal itu berbunyi:
Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Hal itu juga diatur dalam Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 yang menentukan:

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang.

MK berpendapat tata cara sebagai prosedur pemilihan presiden/wakil presiden dikaitkan dengan Pasal 22E ayat 6 UUD 1945 sebagai kebijakan legislasi yang didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan threshold yang diamanatkan dalam UUD 1945.

MK juga berpendapat tidak ada korelasi yang logis antara syarat dukungan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional yang harus diperoleh partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, karena justru pencapaian partai atas syarat tersebut diperoleh melalui proses demokrasi yang diserahkan kepada rakyat pemilih yang berdaulat. (ENA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here