Home Megapolitan PT Food Station Gagal Jadi Buffer Stock dan Stabilisator Beras Jakarta

PT Food Station Gagal Jadi Buffer Stock dan Stabilisator Beras Jakarta

0
SHARE
"Stok saat ini terendah dalam tiga tahun terakhir. Harga beras pun tertinggi selama tiga tahun terakhir,” kata Sulhy. | Foto: Istimewa

JAKARTA – Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Achmad Sulhy mengatakan, selaku BUMD pangan milik DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya dinilai gagal menjadi penyangga pasokan atau buffer stock sekaligus penjaga stabilitas harga beras di Jakarta.

Sulhy menjelaskan, penilaian tersebut merujuk pada kian menipisnya stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) serta makin melambungnya harga-harga beras di Jakarta.

Menurutnya, sesuai data yang dirilis PT Food Station di website resminya, per 25 januari 2018, stok beras di PIBC sekitar 26,47 ton. Sementara pada 2017 sebesar 34,60 ton, dan 2016 46,31 ton.

Sementara itu, katanya, harga beras pun melambung tinggi mencapai Rp 11.345/ kg. Bandingkan dengan 2017 atau 2016 yang masing-masing seharga Rp 9.586/ kg dan Rp 9.710/ kg.

“Artinya, stok saat ini terendah dalam tiga tahun terakhir. Stok 26,47 ton ini bukan stok PT Food Station, tapi stok pedagang di PIBC. Harga beras pun tertinggi selama tiga tahun terakhir,” katanya.

Atas data inilah Sulhy menilai PT Food Station gagal menjadi buffer stock maupun stabilisator harga, pasokan, maupun stok beras di Jakarta.

“Padahal PT Food Station sesuai visi dan misi pendiriannya diamanatkan untuk menjadi buffer stock maupun menjaga stabilitas pasokan, harga, maupun stok beras di Jakarta. Lalu mana fungsinya sebagai BUMD pangan kalau begini?,” katanya.

Sulhy melanjutkan, Direksi PT Food Station meminta publik menunggu 1,5 bulan lagi untuk menstabilkan harga dan memperbanyak stok.

“Kalau mau stabilkan harga atau menyetok beras saat panen raya, siapapun bisa melakukan hal ini. Yang dibutuhkan warga itu solusi sekarang, karena harga beras sekarang naik karena tak ada stok,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan dana penambahan modal daerah (PMD) sebesar Rp 300 miliar pada 2017, untuk membeli beras sebagai stok perusahaan.

“Jangan-jangan PMD ini didepositokan lalu diambil bunganya, atau dipakai hanya untuk konsumsi, seperti membayar gaji maupun operasional karyawan. Apalagi kami ketahui jumlah karyawan meningkat, gaji mereka pun naik berkali lipat,” katanya.

Ia juga menyoroti operasi pasar (OP) yang digelar PT Food Station. Menurutnya, OP ternyata tak efektif dalam menetralisir harga beras medium. Apalagi, ujarnya, beras OP dijual ke pedagang beras, bukan kepada end user langsung.

“Kalau jatuh ke tangan pedagang, masa iya pedagang tak mau ambil untung. Apalagi ada kecenderungan para pedagang ini mengambil manfaat untuk keuntungan bisnis sepihak,” katanya.

Karena itu, Sulhy menyarankan agar OP lewat PT Food Station ini dikaji ulang, karena ada kecenderungan tidak efektif dalam mengontrol harga, bahkan tak tepat sasaran karena tak langsung ke konsumen.

Sulhy juga menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta lebih peka dalam menghadapi situasi seperti ini. Sebab, ujarnya, apa yang disampaikan Direksi PT Food Station tentang komitmen menjaga stabilitas harga maupun pasokan beras selama ini adalah kebohongan publik dan pencitraan belaka.

“Sudah terbukti mereka gagal menjalankan tugasnya. Jadi, Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur, BP BUMD, Komisi B dan C DPRD bisa mengevaluasi dan memberikan sanksi terhadap mereka,” katanya. (IST)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here