Home Nasional Realisasi Hukuman Kebiri Bagi Predator Seks Dipertanyakan

Realisasi Hukuman Kebiri Bagi Predator Seks Dipertanyakan

0
SHARE
Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz | Foto: istimewa

JAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan menjadi UU Nomor ‎35 Tahun 2014 pada 12 Oktober 2016 oleh DPR dan pemerintah.

UU tersebut mengatur penambahan hukum bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak atau predaktor seks dengan ancaman kebiri kimia yang diatur dalam Pasal 81 Ayat 7 yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

Sementara ancaman pidana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 76D UU 23/2002 yang dimaksud berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Ancaman pidana juga diatur dalam Pasal 81 ayat 5 yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”

‎Sayangnya, sejaknya UU tersebut diberlakukan hampir setahun ini, pemerintah belum merealisasikannya.

‎Padahal, ‎banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur terjadi di Indonesia. Terakhir pada 7 Oktober 2017 di Jayapura, Papua, bocah perempuan 7 tahun diperkosa hingga tidak sadarkan diri dan pelakunya kabur yang hingga kini masih dalam pencarian pihak kepolisian. Hal ini menjadi viral di media sosial.

Pemerintah melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambesi berulang kali hanya mengancam pelaku dengan hukuman kebiri, realisasinya nol.

Anggota Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz justru mempertanyakan komitmen pemerintah untuk merealisasikan hukuman kebiri ini ditambah hukuman pidana seperti yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Dia juga mengecam pernyataan Yohana Yembesi itu, karena hingga kini belum ada predator seks yang diberikan hukuman kebiri.

“Pemerintah jangan asal ngomong saja, jangan wacana saja. Sampai sekarang belum ada yang di hukum kebiri. Tegakkan hukum ,” kata Irgan di gedung DPR, Rabu (11/10/2017).

Irgan mengakui, pemberian hukuman kebiri ini tidak sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelakunya karena ini bergantung pada pribadi dan perilaku seseorang.

Namun sedikitnya, pemberian hukuman kebiri ini bisa mengurangi predator seks di Indonesia, sehingga mereka berpikir ulang untuk melakukannya.

Disatu sisi, Irgan mendesak pemerintah untuk merealisasikan hukuman tersebut karena pemerkosaan, pelecehan seksual, baik itu terhadap anak dibawah umur maupun orang dewasa, melanggar norma agama.

“Ini merusak masa depan anak, tidak cukup hanya dipidana. Harus diberikan hukuman tambahan kebiri,” tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah tidak bisa berdalih belum merealisasikan kar‎ena para dokter tidak ingin melakukan hal itu. Dikarenakan bertentangan dengan kode etik kedokteran yang melarang menyakiti pasien seperti yang sampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada saat pembahasan Perppu kebiri di Komisi IX DPR tahun lalu.

‎”Pemerintah harus tegas, karena dokter dari Kepolisian bisa memberikan kebiri kimia terhadap predator seks,” jelasnya. (KK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here