Home Nasional Sekolah Lima Hari Rawan Langgar UU

Sekolah Lima Hari Rawan Langgar UU

0
SHARE
Ilustrasi Ruang Sekolah.

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, mengatakan bahwa kebijakan sekolah Senin hingga Jumat dengan durasi delapan jam sehari bisa melanggar Undang-Undang yang ada.

“Kebijakan baru itu berpeluang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,” kata Susanto.

Kebijakan tersebut berpeluang melanggar Pasal 51 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang berbunyi, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.”

Berdasarkan pasal tersebut, kata Susanto, satuan sekolah berhak menentukan standar pelayanan minimal yang cocok dan sesuai dengan tingkat kesiapan manajemen sekolah/madrasah, yang tentunya berbeda satu sama lain.

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Guru dan Dosen, ayat (1) dan (2).

Berdasarkan kedua ayat tersebut, kebijakan sekolah delapan jam sehari berpotensi menjadikan para pengajar harus bekerja paling tidak minimal 40 jam tatap muka, bahkan bisa saja lebih, dalam satu minggu. “Guru berpeluang besar mengajar melampaui jumlah jam mengajar di sekolah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut,” kata Susanto lagi.

Ia pun meminta pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, cara mendidik anak tidak hanya melalui jam pembelajaran di sekolah saja. Perlu diadakan pula evaluasi menyeluruh terhadap sekolah, pengajar, dan keluarga. (NG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here