Home Hukum Tersangka e-KTP Setya Novanto Terancam Masuk Daftar Pencarian Orang

Tersangka e-KTP Setya Novanto Terancam Masuk Daftar Pencarian Orang

0
SHARE
Ketua DPR RI Setya Novanto | Foto: istimewa

JAKARTA – Ketua DPR RI Setya Novanto terancam masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal itu dapat terrealisasi jika Ketua Umum Partai Golkar yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tak kooperatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan akan melayangkan surat permohonan DPO Novanto ke Polri. Permintaan itu akan diajukan lembaga antikorupsi jika Novanto mengabaikan imbauan menyerahkan diri.

Penyidik KPK ‎masih melakukan pencarian lantaran Novanto belum berhasil ditemukan saat tim berupaya menjemput paksa Novanto. Diketahui, sejumlah penyidik KPK mendatangi kediaman Novanto di bilangan Wijaya, Jaksel sejak Rabu (15/11/2017) malam.

Tim penyidik KPK belum berhasil menemukan Novanto meski sudah mendatangi rumahnya. Dalam upaya itu, tim penyidik KPK hanya ditemui oleh keluarga dan kuasa hukum.

“Sampai dengan tengah malam ini tim masih di lapangan proses pencarian masih terus dilakukan, kalau nanti belum ditemukan, kami akan pertimbangkan lebih lanjut dan koordinasi dengan polri untuk menerbitkan surat DPO,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (16/11/2017) dini hari.

Penerbitan DPO dipandang sebagai upaya memaksimalkan proses penyidikan tindak pidana korupsi terkait pengadaan e-KTP. Apalagi, sambung Febri, semua masyarakat memiliki derajat yang sama di mata hukum.

Novanto‎ diketahui mangkir empat kali berturut-turut, tiga kali sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo dan satu kali sebagai tersangka. ‎

“Perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi kami pandang segala upaya secara persuasif untuk proses penegakan hukum ini sudah kita lakukan‎,” ujar Febri. ‎

Novanto diimbau untuk bersikap kooperatif. Sebelum DPO ajukan, Novanto diminta menyerahkan diri ke lembaga antikorupsi.‎

“‎Jadi sekali lagi kami imbau belum terlambat untuk dapat melakukan penyerahan diri ke KPK, sikap koorperatif akan jauh lebih baik untuk penanganan perkara ini atau pun untuk yang bersangkutan, jika memang ada bantahan-bantahan yang mau disampaikan silakan disampaikan langsung kepada tim penyidik,” kata Febri.‎

Terkait upaya penjemputan paksa ini, KPK mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Novanto.

“Karena ada kebutuhan penyidikan dan faktor yang saya sampaikan tadi KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap SN dalam proses tindak pidana dugaan korupsi e-KTP,” ucap Febri.

KPK juga telah berkoordinasi dengan Polri dalam melakukan upaya penangkapan ini. Pimpinan KPK juga telah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta dengan jajaran lainnya dalam upaya penindakan itu.

“Dalam giat KPK hari ini dan beberapa waktu sebelumnya, pimpinan KPK sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Wakapolri, dan juga Kakor Brimob dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari polri dalam setiap upaya penindakan KPK,” tandas Febri.‎

Seperti diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, tahun anggaran 2011-2012.

Penetapan tersangka Novanto sejalan dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 31 Oktober 2017.

Sebelumnya Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut. Namun, status itu gugur setelah hakim praperadilan mengabulkan sejumlah gugatan yang diajukan. Dalam putusannya, hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan bahwa penetapan tersangka itu tidak sah.‎ (AP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here