Home Detak Kampus Unhan dan Purnomo Yusgiantoro Center Penelitian Bersama Infrastruktur Maritim

Unhan dan Purnomo Yusgiantoro Center Penelitian Bersama Infrastruktur Maritim

0
SHARE
Focus Group Disccussion digelar Unversitas Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro Center di Batam, Rabu (23/8). Foto: Antar

BATAM – Pusat Studi Kemananan Maritim Universitas Pertahanan (Unhan) dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) melakukan penelitian bersama atas infrastruktur maritim dasar laut di Laut Natuna. Penelitian ditujukan untuk mengevaluasi apakah infrastruktur maritim dasar laut benar penggunaannya dan tidak menyimpang dari izin yang diberi pemerintah.

Penelitian bersama ini mengambil judul “Dampak Infrastruktur Maritim Dasar Laut di Wilayah Laut Natuna Indonesia bagi Keamanan Nasional”. Penelitian melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait dalam kapasitas regulator dan operator.

Dalam rangkaian kegiatan penelitian bersama ini, Focus Group Discussion (FGD) III kemudian digelar di Batam, Rabu (23/8) dengan narasumber Pemprov Kepri, Kemenkominfo dan Lantamal IV.

FGD didahului dengan penandatanganan MOU antara Unhan dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yaitu Rektor Unhan Letjen TNI I Wayan Midhio dan Warek I UMRAH Rayandra Asyhar.

Menurut Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Unhan Laksda TNI Amarulla Octavian, yang merupakan Koordinator Tim Peneliti, Infrastruktur maritim dasar laut, seperti pipa Migas, kabel bawah laut, buoy, platform jack up, dan peralatan sonar bawah laut yang instalasinya berada di perairan teritorial Indonesia. Namun keberadaan infrastruktur tersebut relatif luput dari perhatian aparat keamanan.

“Apalagi jika operatornya ternyata diketahui dari pihak luar sehingga terbuka sekali kemungkinan infrastruktur seperti yang dimaksud justru disimpangkan menjadi ancaman keamanan nasional Indonesia,” kata Amarulla.

Para peserta diskusi tampak semangat membahas legalitas prosedur perijinan pada level kementerian teknis. Tujuannya untuk mensinergikan dengan kewenangan aparat keamanan untuk pengawasan saat instalasi awal dan pengawasan saat operasional dan pemeliharaan.

“Sebagaimana prosedur internasional yang lazim berlaku di banyak negara, maka security clearance harus terus melekat sepanjang infrastruktur maritim dasar laut tersebut digunakan. Tidak hanya saat pengajuan ijin prinsip dan ijin operasional,” tegas Amarulla.

FGD ini dihadir para pejabat dari daerah seperti Pemprov Kepri, Lantamal IV, Polda Kepri, Pemkab Natuna dan Pemkab Anambas. Kementerian yang hadir dari Kemenko Polhukam, Kemhan dan Kemhub. Hadir pula para ahli dari SKK Migas, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), beberapa LSM dan para tokoh masyarakat. (ENA)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here