Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 27 Mei 2019

 

 

Anggota Komisi II Sepakat Revisi UU Pemilu

EP / Parlemen / Kamis, 25 April 2019, 10:14 WIB

Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi | foto: istimewa

JAKARTA - Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit memunculkan wacana untuk mengkaji ulang pemilu serentak.

Komisi II DPR sepakat pemilu serentak perlu dikaji ulang, tetapi tak menabrak aturan lainnya.

"Dari persoalan di atas ini kami sepakat melakukan revisi UU Pemilu untuk perbaikan sistem ke depan, namun tidak menabrak ketentuan hukum yang lebih tinggi," kata Anggota Komisi II DPR, Achmad Baidowi, saat dihubungi, Kamis, (25/4/2019).

Baidowi memaparkan beberapa catatan terkait pelaksanaan pemilu serentak.

Awalnya pelaksanaan pemilu serentak 2019 merupakan perintah dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian diatur pada UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ia mengatakan saat menyusun RUU Pemilu, pansus sudah mendengarkan keterangan beberapa pihak termasuk penggugat (EG) untuk memastikan apa yang dimaksud makna serentak.

"Kesimpulannya bahwa pemilu serentak yang dimaksud adalah pelaksanaan pada hari dan jam yang sama. Jika kemudian ada tafsir baru terhadap keserentakan yang dimaksud putusan MK, maka ada peluang untuk mengubahnya di RUU Pemilu. Namun, keterangan para penggugat di hadapan pansus tidak boleh diabaikan begitu saja," papar Baidowi.

Baidowi juga menilai wacana pemisahan pemilu Presiden, DPR, DPD dengan pemilihan kepala daerah dan DPRD memiliki kendala hukum.

Pasalnya, ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pilkada adalah bukanlah pemilu dan pembiayaannya juga berasal dari Pemerintah Daerah.

"Maka usulan pemecahan pelaksanaan pemilu ini juga memiliki kendala dari aspek landasan hukum karena sudah ada putusan MK. Maka untuk mengubah putusan MK tersebut perlu dilakukan amandemen UU 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu," kata Baidowi.

Terkait banyaknya korban KPPS pada proses pemilu 2019, ia menyebut DPR sudah meminta agar KPU bersama pemerintah menyiapkan asuransi bagi KPPS.

"Adapun banyaknya korban dari penyelenggara pemilu ad-hoc sejak awal kami sudah meminta KPU menyiapkan asuransi bagi mereka. Adapun ketentuan pembayaran premi diatur bersama pemerintah (menkeu). Karena kami menyadari tugas berat mereka yang harus melaksanakan tugasnya dalam satu hari penuh," ungkapnya. (*)
 

Komentar

 

Berita Lainnya

Senin, 27 Mei 2019, 10:23 WIB

Stok Pangan Bali Dinilai Stabil