Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Sabtu, 25 Mei 2019

 

 

Arief Poyuono Serukan Gerakan Tak Bayar Pajak, Ahli: Pelanggaran Hukum!

TK / Politik / Kamis, 16 Mei 2019, 11:17 WIB

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono | foto: istimewa

JAKARTA - Terkait tudingan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menyerukan kepada pendukung paslon 02 dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak membayar pajak kelak.

Menurut dia, hal itu sebagai bentuk penolakan pengakuan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seruan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung menuai kontra.

"Tidak boleh mengajak mogok bayar pajak, padahal itu kewajiban hukum, bahkan yang sengaja menunggak atau tidak bayar pajak adalah pelanggaran hukum dan ada juda sanksi pidana maksimal 6 tahun serta denda dan bayar pajak tertunggak," kata Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) Yenti Garnasih, Kamis (16/5/2019).

Yenti mengaku aneh dengan seruan tersebut. Sebagai politikus, Poyuono harusnya mengetahui batasan hukum dalam membuat pernyataannya.

"Kok aneh mengajak masyarakat melanggar hukum, apalagi ada pidananya," cetus Yenti.

Menurut Yenti, politikus harusnya menyerukan optimisme dan menguatkan nilai-nilai kesatuan. Bukan meminta konstituen melakukan pelanggaran hukum.

"Seharusnya mengajak membangun bangsa dengan baik dan harus memperlihatkan cinta NKRI dan menjaga keutuhan bangsa. Bukan malah mengajak melakukan pelanggaran hukum," kata Yenti.

Berdasarkan aturan yang ada, negara berhak melakukan gijzeling atau penyanderaan ialah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak.

Selain itu juga bisa melakukan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang berutang pajak.

Hal itu diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-Undang PPSP mengatur mengenai penagihan utang pajak kepada wajib pajak melalui upaya penegakan hukum.

Tujuan dilakukannya gijzeling adalah untuk mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan.

Sehingga dengan penagihan pajak melalui surat paksa tersebut setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalm melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Gijzeling dilaksanakan apabila wajib pajak benar-benar sudah membandel. Tindakan gijzeling bukan satu-satunya cara untuk membuat wajib pajak jera, dan merupakan langkah antisipasi terakhir yang merupakan upaya mencari deterrence effect (efek jera), agar para penunggak pajak takut dan segera melunasi kewajiban pajaknya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya



Rabu, 22 Mei 2019, 12:54 WIB

Sandiaga Merapat ke Kertanegara