Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Kamis, 24 Oktober 2019

 

 

BW ke Tim 01: Come on, You Menolak Link Berita, tapi You Pakai Juga

TK / Hukum / Selasa, 18 Juni 2019, 14:57 WIB

Ketua Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA - Tim hukum Prabowo-Sandi mengkritisi penolakan dari Tim Jokowi-Ma'ruf soal penyertaan link berita sebagai barang bukti dalam sidang sengketa Pilpres di MK. Sikap Tim Jokowi-Ma'ruf dianggap tidak konsisten.

Ketua Tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyebut tidak konsistennya soal Tim Jokowi-Ma'ruf terlihat dalam keterangannya sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2019. Ada beberapa link berita yang masuk dalam keterangan untuk menjawab permohonan Prabowo-Sandi.

"Pihak terkait selalu menggunakan argumen bahwa yang namanya bukti lain kemudian dijawab dengan Pasal 43 UU Konstitusi, adalah tidak benar kalau berkaitan dengan link berita. Tapi sebagian besar yang dikemukakan di sana, sebenarnya argumennya itu mengutip link berita. Come on, you menolak link berita, tapi you pakai link berita," kata BW di sela skorsing sidang di gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

BW mengatakan tim kuasa hukum pasangan capres 01 membangun narasi tindakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) itu tidaklah tepat. Sebab, mereka, kata BW, menggunakan argumen hukum pidana.

Tak hanya itu, BW juga menyebut Jokowi-Ma'ruf memiliki relasi yang dekat dengan institusi Polri. Sebab, dalam poin jawaban kuasa hukum Jokowi, disebutkan ada yang mengutip radiogram milik Polri.

"Terbukti sudah sebagian alat-alat yang dipakai, itu mengonfirmasi relasi yang sangat dekat, dengan aparat keamanan dengan pihak terkait. Radiogram itu jarang-jarang ada yang punya. Tapi pihak terkait mengutip radiogram yang dimiliki oleh Kapolri," ucap BW.

"Mereka secara diam-diam sedang menunjukkan relasi kedekatan itu. Dan semakin sempurnalah permohonan yang kita ajukan, terbukti," sambungnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya



Selasa, 15 Oktober 2019, 13:48 WIB

OTT Bupati Indramayu, KPK Segel Ruangan Kadis PUPR