Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 24 Juni 2019

 

 

Dari Middle Income Country, Pemerintah Ingin Maju Menjadi Negara Income Upper Country

TK / Ekonomi / Rabu, 06 Maret 2019, 15:54 WIB

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjawab wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019). | Foto: istimewa

JAKARTA - Pemerintah berkeinginan bisa menanggalkan level sebagai negara middle income country menjadi negara middle income upper country, yang berarti akan lebih tinggi lagi. Karena itu, pemerintah tengah mengidentifikasi tantangan-tantangan yang perlu dijawab hari ini.

“Seperti yang selama ini telah disampaikan, pembangunan sumber daya manusia (SDM), namun nanti akan jauh lebih detail mengenai SDM itu bagaimana dari mulai strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk training tenaga kerja,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Menurut Menkeu, hal-hal seperti itu yang akan dibahas lebih detil pada tahap awal dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020. Namun, sifatnya masih direction. Jadi, arahnya dulu, belum sampai kepada detil.

Kemudian, lanjut Menkeu, dari sisi pembangunan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing.

Untuk itulah, pemerintah membahas terhadap  infrastruktur yang selama ini sudah dibangun, apa yang lebih harus diperhatikan? Kemudian kalau bicara tentang produktivitas, inovasi, dan daya saing, maka industri manufaktur harus seperti apa?

“Jadi pembahasan bagaimana untuk bisa meningkatkan peranan dari sektor manufaktur itu di dalam kerangka untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang, seperti membahas bagaimana ini bisa menjawab persoalan seperti neraca pembayaran, defisit eksternal balance kita, dan juga dari sisi kemampuan untuk ekspor dan investasi,” terang Menkeu saat ditanya mengenai materi pembahasan dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP), yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Dari sisi itu, lanjut Menkeu,  nanti akan ditetapkan bagaimana kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)  bisa mendukung tema-tema tersebut, tantangan-tantangan yang harus dijawab.

Kemudian tantangan ketiga mengenai demografi, karena kita masih mempunyai demografi yang muda sehingga kita perlu perhatian untuk pendidikan, kesehatan, dan training itu seperti apa.

“Jadi ini masih merupakan suatu brainstorming awal untuk bisa mendapatkan arahan dari Presiden, Wapres, Kabinet mengenai apa arah yang harus kita perhatikan di dalam menyiapkan fondasi Indonesia di tahun 2020,” ungkap Sri Mulyani.

Saat ditanya mengenai asumsi makro dalam APBN 2020, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih di dalam range.

“Nanti, mungkin sidang kabinet selanjutnya ya yang sudah dalam poin ya,” pungkas Menkeu. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya


Sabtu, 22 Juni 2019, 00:10 WIB

Mei 2019, Realisasi APBN Relatif Baik