Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Sabtu, 06 Juni 2020

 

 

Disnakertrans dan Energi Buka Pendataan Pekerja Alami PHK dan Dirumahkan

TK / Megapolitan / Sabtu, 04 April 2020, 15:23 WIB

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah

JAKARTA - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta membuka pendataan bagi pekerja atau yang mengalami PHK atau dirumahkan tapi tidak menerima upah sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19.

Pendataan dilakukan melalui bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19, atau unduh form di bit.ly/formulirkartupekerja lalu kirim ke disnakertrans@jakarta.go.id.

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, hungga 3 April pukul 10.30 WIB tercatat ada 4.235 perusahaan dan 25.408 pekerja atau buruh yang telah mengirimkan laporan.

Riciannya, terdapat 21.797 pekerja dan buruh di 3.633 perusahaan dirumahkan. Kemudian, sebanyak 3.611 pekerja atau buruh dari 602 perusahaan mengalami PHK

"Kami akan terus membuka pendataan sampai hari ini atau 4 April 2020 pukul 24.00," ujar Andri, Sabtu (4/4).

Andri menjelaskan, data tersebut nantinya akan dihimpun Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Pemerintah melakukan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi Program Kartu Prakerja melalui pelatihan keterampilan kerja dan pemberian insentif kepada para pekerja yang di PHK dan pekerja yang dirumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave).

"Kami minta mereka yang terdampak agar dapat mengisi data lengkap dan valid agar bisa dibantu," kata Andri.

Ia menambahkan, pihaknya terus menyebarluaskan informasi pendataan daring ini melalui Whatsapp blast kepada serikat dan federasi pekerja, APINDO, KADIN, Dewan Pengupahan, dan ketua asosiasi lainnya.

"Kuota pendataan untuk Jakarta sebanyak 1.646.541, sekarang baru 26.000 pekerja yang mendata. Kalau ada yang bertanya lewat tanggal 4 April gimana? Silakan input data saja, datanya diterima atau tidak diterima itu kewenangan dari kementerian, mereka yang sudah menetapkan batas waktu," tandasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya