Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 16 Juli 2019

 

 

Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Prabowo, Ini Kata BPN

EP / Nasional / Rabu, 19 Juni 2019, 20:30 WIB

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar (Foto Istimewa)

JAKARTA - Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar masuk daftar 15 saksi yang diajukan pihak Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Haris menolak hadir sebagai saksi.

Hal itu disampaikannya melalui keterangan tertulis kepada media massa. Dia juga menyampaikan surat ke hakim MK.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menghargai keputusan advokat pegiat isu hak asasi manusia (HAM) itu.

"Kami menghargai ya kalau Bung Haris Azhar merasa bahwa dia tidak tepat untuk memberikan keterangan sebagai saksi karena itu adalah hak," kata juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).

Kendati demikian, Dian menyayangkan keputusan itu diambil Haris secara mendadak, mengingat permintaan agar Haris menjadi saksi di persidangan gugatan Pilpres dilakukan jauh-jauh hari.

"Meskipun jauh-jauh hari sebelumnya ketika tim kuasa hukum melakukan kontak dengan Bung Haris Azhar. Mestinya beliau juga menyampaikan kepada kami, sehingga tidak pada saat terakhir ketika beliau harus bersaksi. Jadi kami kan bisa mencari saksi pengganti," ujarnya.

"Tapi ini adalah hak Bung Haris Azhar sendiri, kami menghargai keputusan beliau. Setiap orang punya hak masing-masing apakah bersedia memberikan keterangan atau tidak ke MK," lanjut Dian.

Di sisi lain, politikus PAN itu berharap saksi lainnya dapat membuktikan petitum-petitum yang diajukan dalam gugatan.

"Mudah-mudahan saksi lainnya dapat memberikan kesaksian yang mendukung petitum-petitum kami," kata Dian.

Sebelumnya, Haris Azhar memutuskan mundur dari posisi saksi yang dihadirkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sedianya Haris didaftarkan sebagai saksi di persidangan MK hari ini oleh tim Prabowo-Sandiaga.

"Saya menolak memberikan kesaksian karena ada beberapa alasan," kata Haris kepada wartawan, Rabu (19/6/2019).

Haris pun menjelaskan, alasannya menolak memberikan kesaksian pada sengketa Pemilu pada persidangan ketiga di MK ini, karena dua calon presiden baik dari capres nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor 02 Prabowo Subianto memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dia selaku bagian dari masyarakat Indonesia menuntut akuntabilitas dan kinerja pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau.

"Memandang dua kubu kontestan Pilpres 2019, baik kubu Bapak Joko Widodo maupun kubu Bapak Prabowo Subianto, memiliki catatan pelanggaran HAM. Di mana Bapak Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Sementara itu, Capres 02 Prabowo Subianto memiliki adanya kasus HAM pada kerusuhan Mei 1998.

"Sementara Bapak Prabowo, menurut laporan Komnas HAM, merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahu 1997-1998," katanya.

Dalam keterangan itu, Haris juga menyinggung posisinya yang pernah menjadi pengacara dari AKP Sulman Aziz.

Kasus ini terkait dugaan netralitas aparat Kepolisian, lantaran diduga adanya perintah Kapolres Garut, untuk melakukan penggalangan dukungan kepada pasangan 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Ia mengatakan, dia dalam menangani ini berdasarkan pada hasil kerja advokasi, kecocokan atas dugaan dan fakta yang terjadi. Selain itu, ia berpandangan semestinya yang dihadirkan kubu Prabowo adalah AKP Sulman Aziz, bukan dirinya.

"Saya menilai lebih tepat apabila Bapak AKP Sulman Aziz langsung yang hadir, untuk dimintai keterangan dan diminta menjadi saksi dalam sidang ini," katanya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya