Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 25 September 2022

 

 

Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan

EP / Parlemen / Selasa, 09 Agustus 2022, 18:11 WIB

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman.

Hal ini terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau tersebut yang memicu kemarahan China.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 300 Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Taiwan, setelah meningkatnya ketegangan dengan China pasca-kunjungan tersebut.

"Saya ingin memastikan pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi setidaknya 300 ribu WNI yang ada di Taiwan terdiri dari pekerja migran dan lainnya yang belum terdata seperti ABK dan pekerja sektor-sektor yang lain," kata Christina, Selasa (9/8/2022).

Dia mengingatkan Kementerian Luar Negeri untuk mematangkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi perkembangan atau dinamika di Taiwan.

Langkah itu menurut dia sangat penting karena untuk Taiwan ada beberapa faktor yang berbeda dari negara-negara lainnya yaitu perwakilan Indonesia di Taiwan adalah lembaga nondiplomatik dengan jumlah personel terbatas.

Karena itu dia menilai, pemerintah RI perlu sedini mungkin mempersiapkan skenario perlindungan WNI agar jika dalam situasi tertentu diperlukan untuk mengambil langkah evakuasi nantinya bisa berjalan baik.

o"Tentu perlindungan WNI jadi fokus perhatian kita, apalagi jumlah fantastis tiga ratus ribu itu bukan jumlah yang sedikit. Maka mematangkan rencana-rencana kontingensi sudah pasti harus dilakukan," ujarnya.

Christina menjelaskan terdapat sekitar 237 ribu pekerja migran Indonesia yang lokasinya tersebar di berbagai munisipalitas di Taiwan.

Selain itu menurut dia, di Taiwan juga banyak anak buah kapal "letter of guarantee" yang berangkat dengan tidak menggunakan skema pengiriman PMI.

"Mereka ini tidak terdata sehingga kita tidak mengetahui keberadaannya saat ini. Maka tentu saja krusial untuk mematangkan upaya kontijensi sejak sekarang untuk mengantisipasi situasi-situasi seperti ini juga," katanya.

Komentar

 

Berita Lainnya