Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 27 Mei 2019

 

 

Jokowi Tolak Pengunduran Diri Bupati Mandailing Natal

EP / Nasional / Rabu, 24 April 2019, 10:56 WIB

Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution | foto: istimewa

JAKARTA - Pengunduran diri Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, alasan Dahlan mundur adalah karena Jokowi kalah di wilayahnya versi quick count pada Pilpres 2019.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut, aturan soal pengunduran diri Dahlan seharusnya ditujukan ke DPRD Madina.

"Sekali lagi kami sampaikan, sesuai Pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengunduran diri KDH (Kepala Daerah) diajukan kepada DPRD," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, saat dimintai konfirmasi, Rabu (24/4/2019).

Seperti diketahui, Dahlan malah menyurati secara langsung Presiden Jokowi dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Alasan pengunduran diri Dahlan karena Jokowi selaku capres petahana kalah di wilayahnya.

Kemendagri kembali menyerahkan urusan pengunduran diri Dahlan kepada DPRD. Sebab, aturan tersebut sudah tercantum dalam UU.

"Hasil sidang paripurna DPRD, jika menerima pengunduran diri, beliau selanjutnya disampaikan kepada Mendagri melalui gubernur. Mekanismenya begitu. Dan tata cara pengunduran diri sudah diatur UU. Itu hak politik beliau yang dijamin UU," kata Bahtiar.

Sebelumnya, pengajuan pengunduran diri ini berawal dari beredarnya surat bernomor 019.6/1214/TUPIM/2019 dengan perihal "Permohonan Berhenti dari Jabatan Bupati".

Dalam surat itu, Dahlan mengungkapkan sederet pembangunan di Mandailing Natal. Tapi, ternyata pembangunan itu tidak berimbas pada hasil Pilpres 2019. Seperti diketahui, berdasarkan hasil sementara, Jokowi kalah di Mandailing Natal.

Pengunduran diri itu kemudian diketahui oleh Tjahjo. Tjahjo saat itu berniat memanggil Dahlan karena alasan pengunduran dirinya tidak lazim.

"Alasan mundur ini tidak lazim, sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung karena masa jabatan akan berakhir pada Juni 2021," kata Tjahjo dalam keterangan pers yang disampaikan Pusat Penerangan Kemendagri, Minggu (21/4).  (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Senin, 27 Mei 2019, 17:37 WIB

PT FSTJ Gelar Bazar Murah di Kantor Kemendag