Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 21 Juli 2019

 

 

Kapolri Apresiasi Imbauan Prabowo Kepada Pendukungnya Agar Tak Datang ke MK

TK / Nasional / Kamis, 13 Juni 2019, 13:02 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan pers di Lapangan Silang Monas, Kamis (13/6/2019). | foto: ist

JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang telah mengimbau pendukungnya agar tidak datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat (14/6) besok.

"Saya sampaikan apresiasi kepada bapak Prabowo Subianto yang telah sampaikan imbauan kepada masyarakat, terutama pendukung beliau untuk percayakan upaya hukum yang telah ditempuh di Mahkamah Konstitusi dan tidak datang berbondong-bondong ke Mahkamah Konstitusi," ujar Tito di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2019).

Tito mengatakan masyarakat bisa menyaksikan dan mengawal proses pengadilan lewat tayangan televisi.

"Media akan bisa meliput, dan seluruh rakyat Indonesia bisa meliput secara live mungkin," kata Tito.

Selain itu, Polri sudah menyiapkan pengamanan yang maksimal dan bekerja sama dengan TNI supaya proses peradilan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 berjalan aman dan tertib.

Tito menyebut hampir 17 ribu personel yang sudah disiagakan sekaligus sebagai antisipasi pergerakan massa yang datang dari daerah.

"Bapak panglima juga siapkan pasukan lebih kurang 16 ribu, sama standby sesuai kebutuhan dan sesuai kirpat, perkiraan cepat intelijen. Kirpat intelijen kita lakukan tiap hari, jadi komunikasi intelijen kita lakukan setiap hari untuk melihat apakah ada gerakan masa," sebutnya.

Meski demikian, Tito menyebut personel gabungan TNI-Polri telah disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang tersebut. Tak hanya itu, ia memerintahkan agar personel dari daerah juga disiagakan.

"Mereka stand by sesuai kebutuhan dan perkiraan cepat intelijen kami lakukan setiap hari. Untuk melihat apakah ada gerakan massa," sambungnya.

Untuk mengantisipasi kericuhan seperti yang terjadi di gedung Bawaslu pada 21 dan 22 Mei lalu, Tito menyatakan pihaknya telah melarang massa untuk menyampaikan pendapat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Terlebih, kawasan MK ramai dilalui masyarakat.

"Kami tak perbolehkan sampaikan aspirasi depan MK. Karena menggangu kegiatan orang lain. Itu diatur dalam UU No 9 Tahun 1999 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Itu ada di pasal 6. Itu tak boleh lagi terjadi di depan MK karena itu menggangu jalan umum. Itu Jalan Medan Merdeka Barat yang merupakan jalan umum yang dilewati orang. Nanti kami fasilitasi depan IRTI dan patung Kuda,” papar Tito.

Sebelumnya, Prabowo mengimbau kepada pendukungnya agar tidak melakukan pengerahan massa saat sidang gugutan Pilpres di MK. Prabowo mengatakan, bersama Sandiaga Uno, sudah memutuskan untuk menyerahkan sengketa Pilpres 2019 melalui jalur hukum dan konstitusi. Termasuk menyerahkan pada tim hukum yang diketuai Bambang Widjojanto.

"Saya dan saudara Sandiaga Uno memohon, pendukung-pendukung kami tidak perlu untuk berbondong-bondong hadir di lingkungan MK pada hari-hari yang mendatang," ujar Prabowo dalam videonya pada Selasa (11/6/2019). (*)

Komentar

 

Berita Lainnya