Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 08 Desember 2019

 

 

Kawasan Industri Harus Tunjukkan Keberpihakan pada Masyarakat

TK / Parlemen / Senin, 02 Desember 2019, 11:49 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata | Foto: ist

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan para investor untuk memastikan keberadaan pabrik-pabrik di Kawasan Industri yang ada Provinsi Banten harus benar-benar berpihak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar, termasuk juga memperhatikan pendapatan bagi para karyawannya.

"Dengan kondisi UMR (Upah Minimum Regional) di sini, apakah para pekerjanya tidak terjepit? Karena keberadaannya di Provinsi Banten maka Pemda harus memperhatikan hak-hak masyarakatnya," tegasnya dalam pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Kawasan Industri Modern Cikande, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Pihak Pemprov Banten di Serang, Banten, baru-baru ini.

Politisi Fraksi Partai Nasdem ini mendesak manajemen Kawasan Industri Modern Cikande agar memperhatikan iklim dunia kerja supaya tetap sehat.

"Kebetulan di sini ada direktur, agar memanfaatkan SDM yang berkualitas. Kalau dari awal sudah terbebani, bagaimana bisa bekerja dengan baik," ungkapnya.

Di samping itu, politisi dapil Bangka Belitung ini juga menanyakan terkait dugaan pungutan liar bagi masyarakat yang ingin menjadi karyawan di salah satu pabrik di Kawasan Industri Modern Cikande.

"Ada dugaan, banyak tenaga kerja yang masuk dipungut biaya di depan. Untuk menjadi security saja harus bayar Rp 30 juta, bayangkan saja kalau dikalikan dengan jumlah pekerja bisa sampai Rp 1 triliun," tegas Zulistyo.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Utama Kawasan Industri Modern Cikande Pascall Wilson, meyakinkan kepada Komisi VI DPR RI, pihaknya tidak pernah memungut biaya dari masyarakat yang ingin bekerja di Kawasan Industri Modern Cikande.

Kalaupun itu ada, itupun hanya oknum dan manajemen Kawasan Industri Modern Cikande tidak bertanggung jawab atas pungli yang dilakukan oknum tersebut. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Jumat, 06 Desember 2019, 13:20 WIB

DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah