Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Kamis, 20 Juni 2019

 

 

Ketua DPR Harap BSSN Tegakkan Kedaulatan di Dunia Siber

TK / Parlemen / Jumat, 24 Mei 2019, 10:06 WIB

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Refleksi Akhir Tahun kinerja DPR, MPR dan DPD”, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2018). | foto: istimewa

JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penunjukan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI (Purn) Hinsa Saburian, sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN).

Peraih Adhi Makayasa atau penghargaan taruna terbaik Akmil 1986 ini memiliki segudang pengalaman yang mumpuni, untuk meningkatkan kinerja BSSN. BSSN diharapkan mampu menegakkan kedaulatan negara di dunia siber.

“Ancaman terbesar di era saat ini, bukan lagi sekadar mengandalkan kekuatan invasi militer. Namun, telah beralih dalam bentuk cyber crime, cyber attack, maupun cyber war. Dibawah kepemimpinan Hinsa Saburian, BSSN harus semakin menegakan kedaulatan Indonesia di ranah Siber,” ujar Bamsoet, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Bamsoet berharap, dalam menjalankan keamanan siber, BSSN harus mampu bekerja secara efektif dan efisien. Antara lain, dengan cara memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

“Bahkan, untuk memudahkan kerja, BSSN juga perlu membuat cyberthreat map (peta serangan siber) sebagai big data untuk kemudian dianalisis berbagai potensi dan pola serangannya,” tutur politisi Partai Golkar itu.

Bamsoet menambahkan, tidak hanya dalam hal penanganan serangan siber saja, namun BSSN diharapkan juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi data pribadi.

Perkembangan internet yang semakin melesat selain memberikan dampak positif, disisi lain juga memberikan dampak negatif salah satunya menyangkut perlindungan data pribadi.

Cybersecurity culture dalam ekosistem digital di Indonesia masih belum tumbuh. Karena itu, diperlukan kesadaran seluruh pihak, baik pemerintah yang diwakili BSSN, private sector maupun dari sisi konsumen sendiri. Sehingga, setiap pihak memiliki kesadaran untuk turut memonitor dan menyadari resiko saat menggunakan jaringan digital,” pungkas Bamsoet. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya