Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 17 September 2019

 

 

Komisi I DPR: Papua tak Terpisahkan dari NKRI

TK / Parlemen / Rabu, 11 September 2019, 11:47 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha | Foto: ist

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan rasa persaudaraan dan kenyataan bahwa Papua tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu ditumbuhkan kembali.

Satya juga mengajak masyarakat Papua untuk bersama-sama mengelola Papua agar lebih sejahtera. Jika implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua kurang sempurna, ia menyarankan untuk disempurnakan bersama-sama.

“Saya sangat sependapat karena uang tidak sedikit yang dikeluarkan. Tetapi sebaliknya teman-teman di Papua juga menunjukan keseriusannya untuk mengelola bersama-sama supaya menjadi provinsi yang lebih sejahtera dengan keberadaan dalam NKRI,” kata Satya saat Forum Legislasi bertema ‘Membedah UU Otsus Papua, Telaah Upaya Pemerintah Redam Konflik di Bumi Cendrawasih’, di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dalam diskusi yang turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja sebagai narasumber itu, Satya mengakui bahwa Otsus Papua memang masih belum sempurna.

Pemerintah Pusat belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan penuh kepada daerah. Menurut Satya alasan Pemerintah Pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan karena khawatir dengan persaudaraan Malenesia yang gencar di Papua.

“Jadi dengan adanya Undang-Undang (UU) Otsus, Peraturan Pemerintahnya juga harusnya menyertai karena sebagai cara melakukan manajemen keuangan yang baik terhadap anggaran Otsus. Itu yang belum sempurna, sehingga seakan-akan Pemerintah Pusat masih memegang kepalanya, belum menyerahkan secara keseluruhan,” jelasnya.

Karena kewenangan yang belum sepenuhnya diberikan kepada Papua, Satya menilai perlu menumbuhkan rasa kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Papua, dan Papua siap menerima kepercayaan yang diberikan. Karena pada dasarnya, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyejahterakan Papua.

“Kita inginkan Papua ini bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan kita mempunyai kewajiban untuk menjadikan masyarakat Papua sejahtera," pungkasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Selasa, 17 September 2019, 10:24 WIB

Paripurna DPR Setujui Perubahan Ketiga Atas UU MD3