Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 26 Juni 2019

 

 

Komisi III DPR Kantongi Empat Nama Calon Hakim Agung

TK / Parlemen / Jumat, 11 Januari 2019, 13:10 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik | foto: istimewa

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik menyampaikan bahwa DPR RI dan Komisi Yudisial telah mengantongi empat nama dari delapan kebutuhan calon Hakim Agung.

Erma juga mengapresiasi kinerja KY yang pada akhirnya berhasil menyeleksi empat nama. Diakuinya, kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung sangat tinggi, namun membutuhkan kompetensi yang mumpuni.

“Kami menyadari dan mengapresiasi kerja keras teman-teman KY yang sudah mengirimkan empat nama ini. Kita tahu bahwa kebutuhan Hakim Agung di Mahkamah Agung ini sangat tinggi dan masih belum bisa kita penuhi untuk kondisi saat ini,” kata Erma usai mengikuti rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan KY di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Ia menyatakan, Komisi III DPR RI akan melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) kepada empat nama calon Hakim Agung tersebut seusai reses nanti.

Erma berharap calon Hakim Agung terseleksi tersebut merupakan pilihan terbaik KY sehingga DPR tidak kesulitan menentukan pilihan. 

“Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test terhadap usulan nama calon Hakim Agung ini setelah masa reses tanggal 13 Februari. Artinya, di tanggal 4 Maret nanti kiranya baru kita bisa proses. Karena dalam masa sidang ini, Komisi III akan fokus terlebih dahulu untuk melakukan fit and proper test kepada 2 calon hakim konstitusi,” tutur Erma.

Erma menyebut akan memberikan perhatian lebih kepada calon Hakim Agung yang akan mengisi Kamar Tata Usaha Negara (TUN), sebab hal ini dianggap penting, karena semua masalah perpajakan akan dibahas di sana.

Terlebih selama ini menurutnya segala penerimaan negara sangat bergantung pada pajak, namun kurang menjadi perhatian.

“Nah hakim pajak ini kita jarang bicarakan. Kita sibuk dengan urusan perdata, urusan pidana, tapi urusan pajak ini agak tidak kita pikirkan atau kurang kita beri ruang, padahal ini sangat penting dalam menopang keuangan negara kita. Nah buat kami ini akan menjadi catatan,” pungkasnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya


Rabu, 26 Juni 2019, 11:18 WIB

Mendikbud Diminta Perhatikan Sekolah Inklusi



Rabu, 26 Juni 2019, 10:14 WIB

KPP Dukung Revisi Terbatas UU Perkawinan



Selasa, 25 Juni 2019, 19:00 WIB

Andreas Hugo: Tak Substansial Lagi Ubah UU MD3