Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 17 September 2019

 

 

Komisi X Minta Penjelasan Terkait Penambahan Anggaran Di Kemendikbud

TK / Parlemen / Kamis, 12 September 2019, 08:53 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati | Foto: ist

JAKARTA - Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI) memberikan penjelasan secara komprehensif terkait penambagan anggaran Kemendikbud Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 599 miliar di bagian Sekretariat Jendral untuk pembangunan gedung kantor Kemendikbud di Cipete.

“Kami belum dapat membahas sebelum mendapat penjelasan dari Kemendikbud serta mendapatkan surat dari Kementerian Keuangan RI dan Bappenas RI. Pasalnya berdasarkan risalah rapat empat kali berturut turut kemarin, tidak ada pemaparan tentang penambahan anggaran untuk pembangunan. Kami butuh penjelasan secara komprehesif,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sementara itu, terhadap pagu anggaran Kemendikbud yang disetujui sejumlah Rp 35,701 triliun, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah Amalia meminta Kemendikbud untuk tidak mengesampingkan pengembangan pendidikan bagi kaum disabilitas.

“Ada hal yang tidak boleh luput dari pembicaraan dalam persetujuan pagu anggaran Kemendikbud. Pertama, peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terutama tentang pendidikan, Peningkatan kualitas SLB (Sekolah Luar Biasa), standar pelayanan untuk sekolah inklusi, peningkatan guru di sekolah inklusi. Supaya kedepan kita perlu memberikan perhatian yang khusus terkait ini,” tegasnya.

Dalam rapat ini, Anggota Komisi X lainnya, Amran juga menyuarakan evaluasi terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar tepat sasaran.

“KIP yang belum tepat sasaran menurut saya perlu dievaluasi, terutama terkait penginputan data siswa. Ada beberapa sekolah yang orang tuanya tidak mau mencairkan beasiswa itu, karena orang tuanya bekerja sebagai PNS. Kemudian dari pihak perbankan tidak ada uang yang tersedia atau ada yang tidak mengambil,” tutup Amran. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Selasa, 17 September 2019, 10:24 WIB

Paripurna DPR Setujui Perubahan Ketiga Atas UU MD3