Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 08 Desember 2019

 

 

Legislator Dunia Serukan Penerapan Paris Agreement

TK / Parlemen / Sabtu, 15 Desember 2018, 10:00 WIB

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dave Akbarsyah Fikarno | foto: istimewa

JAKARTA - Delegasi DPR RI dipimpin Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dave Akbarsyah Fikarno (F-Golkar) menghadiri Parliamentary Meeting at the United Nations Climate Change Conference(COP24) di Krakow, Polandia, 9 Desember 2018.

Sekitar 200 anggota parlemen dan pakar iklim menyerukan tindakan mendesak dan berani untuk menerapkan Paris Agreement sebelum terlambat.

Dalam kesempatan ini, ditetapkan visi bersama tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global.

Pertemuan diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Sejm (Parlemen) Polandia untuk membahas implementasi praktis Paris Agreement 2015.

Beberapa tahun setelah Paris Agreement disepakati dan diratifikasi berbagai negara, perkembangan upaya aksi iklim masih berjalan sangat lamban.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) terbaru di bulan Oktober 2018 berakhir dengan kesimpulan mengkhawatirkan mengenai peningkatan pemanasan global 1.5ºC – 2ºC yang akan membawa konsekuensi dramatis terhadap planet ini.

Pertemuan tahunan ini memberi kesempatan para anggota parlemen untuk memperoleh informasi terkini mengenai isu-isu utama COP24, mendiskusikan mengenai IPU’s Parliamentary Action Plan on Climate Change, berinteraksi dengan para ahli dan negosiator UNFCCC, dan mengeksplorasi penganggaran dan pembuatan undang-undang untuk mendukung Paris Agreement.

Presiden IPU Gabriela Cuevas saat membuka pertemuan ini menyerukan kepada anggota IPU untuk menggunakan kekuatan legislatif, pengawasan, anggaran dan perwakilan mereka untuk melaksanakan komitmen perubahan iklim yang terkandung dalam Paris Agreement.

Dia juga meminta anggota parlemen untuk menggunakan peran mereka yang berpengaruh untuk mengadvokasi perubahan perilaku.

Pertemuan di Krakow ini merupakan tindak lanjut dari emergency resolution Sidang Umum ke-139 IPU pada Oktober lalu yang mengangkat temuan IPCC.

Delegasi DPR RI yang terdiri dari Anggota BKSAP DPR RI Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan), Amelia Anggraini (F-NasDem) dan Zairina (F-Hanura) menyampaikan komitmen Indonesia untuk implementasi Paris Agreement dan berperan aktif dalam merumuskan outcome document.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menekankan bahwa dibutuhkan urgensi untuk mengambil tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih masif secara global.

“Laporan IPCC memberikan kesadaran bahwa transformasi besar dan secepatnya sngat dibutuhkan untuk membatasi perubahan suhu di bawah 2ºC. Kita harus sesegera mungkin beranjak dari skenario business as usual,” tegas Dave.

Energi baru terbarukan menjadi salah satu topik pembahasan tahun ini. Dalam pembahasan outcome document, Evita Nursanty dimintai pandangan mengenai energi nuklir sebagai salah satu sumber energi terbarukan. Ia menyampaikan saat ini prioritas Indonesia masih pada pengembangan angina, air dan tata surya.

“Tidak tertutup kemungkinan dengan pemanfaatan tenaga nuklir dapat membantu Indonesia memenuhi komitmen pencapaian target energi baru terbarukan 23 persen dari bauran energi nasional. Namun kami masih menunggu perkembangan tekonologi dan mempersiapkan masyarakat untuk menerima teknologi ini. Selain itu, Indonesia masih harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembangunan reactor nuklir. Hal ini mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di ring of fire,” papar Evita.

Pertemuan diakhiri dengan adopsi outcome document yang menekankan pentingnya peninjauan rutin komitmen nasional untuk mengurangi gas rumah kaca untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan pengetahuan ilmiah terbaru, serta memantau emisi, dan memverifikasi tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Selain itu ditekankan pula perlunya berinvestasi dalam penelitian dan riset terutama terkait energi baru terbarukan, kerja sama ilmiah internasional, mekanisme transfer teknologi ramah iklim yang inovatif serta kerja sama mitigasi bencana terkait perubahan iklim. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Jumat, 06 Desember 2019, 13:20 WIB

DPR Desak Jiwasraya Bayar Kewajiban kepada Nasabah