Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 27 Mei 2019

 

 

Menko Polhukam Minta Kasus Pembakaran Surat Suara Diselesaikan Penegak Hukum

TK / Nasional / Jumat, 26 April 2019, 13:20 WIB

Menko Polhukam Wiranto menjawab wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Selasa (23/4) siang. | foto: istimewa

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kasus-kasus dibakarnya surat suara diselesaikan oleh tim Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil jika dilihat dari banyaknya jumlah TPS.

Wiranto membandingkan jumlah kasus pembakaran kotak suara dibandingkan dengan 813.350 TPS di seluruh Indonesia.

Maka, kasus pembakaran tidak merepresentasikan adanya gangguan keamanan nasional.

"Nah makanya jumlah itu kecil sekali, biar saja lah. Kalau yang kecil-kecil itu emosional dari mungkin pemilihan di daerah ya ada DPR, DPRD yang mungkin ada kegiatan yang tidak terkontrol," kata Wiranto kepada wartawan di kantor Adhi Karya, Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Wiranto tidak mau mengomentari lebih banyak soal adanya kasus pembakaran TPS. Dia menyebut kasus itu cukup ditangani oleh pihak Gakkumdu di lokasi kejadian.

"Diselesaikan saja oleh Gakkumdu di sana," ujar Wiranto.

Seperti diketahui, maraknya aksi membakar kotak suara terjadi di beberapa tempat seperti di Jambi, Maluku, hingga Sumatera Barat.

KPU menyebut pembakaran tersebut termasuk pidana pemilu sehingga harus ditindak secara tegas. (*)
 

Komentar

 

Berita Lainnya

Senin, 27 Mei 2019, 17:37 WIB

PT FSTJ Gelar Bazar Murah di Kantor Kemendag