Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 16 Juli 2019

 

 

MK Tolak Dalil Paslon 02 soal Politik Uang dengan Menaikkan Gaji PNS, TNI dan Polri

EP / Hukum / Kamis, 27 Juni 2019, 15:54 WIB

Sidang putusan sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). | foto: ist

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil dugaan politik uang (money politic) pada kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri, dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dalil itu dinilai tak terbukti.

"Dalil pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum," kata hakim MK Arief Hidayat di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Adapun dalil yang dimaksudkan terkait dengan penyalahgunaan anggaran hingga program negara oleh Jokowi.

Menurut majelis hakim MK, tim hukum Prabowo-Sandiaga juga tak merujuk pada definisi hukum tertentu terkait money politics atau vote buying.

"Sebagai konsekuensinya menjadi tidak jelas pula apakah hal-hal yang didalilkan pemohon itu sebagai modus lain money politics ataupun vote buying," ucapnya.

Arief menyebut tim 02 tidak membuktikan secara terang apakah hal-hal yang didalilkan itu mempengaruhi perolehan suara Prabowo-Sandi ataupun Jokowi-Ma'ruf.

Majelis hakim juga menyebut, dalam persidangan, tidak terungkap apakah pemohon sudah melaporkan dugaan pelanggaran yang didalilkan itu kepada Bawaslu atau belum.

"Dalam hal persidangan juga tidak terungkap fakta apakah pemohon telah mengadukan hal-hal yang didalilkan tersebut sebagai modus lain dari money politics atau vote buying kepada Bawaslu," tutur Arief.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga menyebut Jokowi, yang maju Pilpres 2019 bersama Ma'ruf Amin, menyalahgunakan anggaran.

Tim Prabowo-Sandi mengatakan kecurangan penggunaan anggaran dilakukan dengan matang dan sistematis. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya