Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Kamis, 24 Oktober 2019

 

 

MK Tolak Gugatan Prabowo soal Ketidaknetralan Aparat dan ASN

EP / Hukum / Kamis, 27 Juni 2019, 16:26 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan tim hukum paslon capres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan ketidaknetralan aparat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). | foto: ist

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dalil permohonan tim hukum paslon capres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan ketidaknetralan aparat dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Mahkamah berpendapat dalil pemohon a quo tidak beralasan hukum," kata hakim konstitusi Aswanto membacakan pendapat MK dalam berkas putusan gugatan hasil Pilpres di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Menurut Mahkamah, pemohon yakni tim Prabowo-Sandiaga tidak memberikan bukti meyakinkan soal dalil ketidaknetralan aparatur negara. Bukti pemohon yang diperiksa yakni surat, video dan keterangan saksi.

"Setelah memeriksa seksama ternyata isinya berupa imbauan presiden kepada jajaran Polri untuk mensosialisasikan program pemerintah," katanya.

Menurut dia, hal itu adalah sesuatu wajar yang dilakukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Tidak ditemukan adanya ajakan memilih paslon tertentu dan bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online (yang) tidak serta merta menjadi bukti tanpa didukung bukti lain.

"Masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya," kata hakim konstitusi.

Sementara terkait dalil ketidaknetralan ASN, hakim konstitusi mengatakan hal itu mbukan kewenangan pihaknya melainkan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Yang didalilkan pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu, maka pertanyannya adalah apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu," katanya.

Selanjutnya, MK menegaksna dugaan pengerahan pejabat negara dan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari percepatan THR ASN, kenaikan honor pendamping dana desa, dukungan sejumlah kepala daerah, hingga aksi sejumlah menteri yang dinilai mengampanyekan Jokowi.

MK lalu menguraikan bahwa segala permasalahan tersebut sudah diproses oleh Bawaslu.

"Sebagaimana telah diuraikan di atas dan disampaikan di persidangan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya, terlepas dari apapun keputusannya, yaitu untuk dalil pemohon angka satu, angka empat, angka lima dan tiga belas. Sementara untuk dalil lainnya mahkamah tidak menemukan fakta di persidangan apakah pemohon pernah membuat pengaduan ke Bawaslu yang diduga pelanggaran TSM," ujar Wahiduddin. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya



Selasa, 15 Oktober 2019, 13:48 WIB

OTT Bupati Indramayu, KPK Segel Ruangan Kadis PUPR