Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 21 Agustus 2019

 

 

Nasir Djamil: Perlu Langkah Inisiatif Berantas Penyelundupan Narkoba

EP / Parlemen / Jumat, 19 Juli 2019, 17:19 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil | Foto: istimewa

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyoroti peredaran narkoba yang masih terjadi di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah.

Karena pulau Kalimantan berdekatan dengan sejumlah negara tetangga, dan juga daerah-daerah lain, menurutnya, sangat mudah untuk menyelundupkan narkoba ke Kalteng ini. Apalagi Kalteng digadang-gadang menjadi salah satu kandidat Ibu Kota Indonesia, menggantikan DKI Jakarta.

“Kapolri perlu mengambil inisiatif untuk menggelar rapat koordinasi, agar harmonisasi dan sinkronisasi, (sehingga) upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda seluruh Kalimantan bisa diatasi dengan maksimal. Sehingga peredaran narkoba bisa diberantas,” ujarnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Kalteng, Kepala Kanwil Kejaksaan Tinggi Kalteng, serta PLH Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng, di Palangka Raya, Kamis (18/7/2019).

Menurutnya, jika peredaran narkoba masih tinggi, maka akan berdampak terhadap kejahatan-kejahatan di tengah masyarakat dan berdampak dengan over kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Untuk itu, tambah Nasir, inisiatif melakukan rapat untuk mengkoordinasi seluruh Polda Kalimantan terkait penanganan narkoba, perdagangan orang dan juga kemudian membawa satwa yang dilindungi dan lain sebagainya, bisa berjalan baik.

Menanggapi over kapasitas lapas di Kalteng, politisi dapil Aceh I ini meminta perlu dicarikan alternatif melalui suatu penilaian yang terpadu, dalam hal ini Kepolisian.

Jika menangkap atau menemukan orang yang mengkonsumsi narkoba, maka harus ada penilaian yang melibatkan Kejaksaan, Kepolisian dan juga kalangan psikolog, untuk mengetahui bahwa orang tersebut mengkonsumi atau mengedarkan barang haram itu.

“Kalau itu tidak dilakukan, maka mau tidak mau kita tidak akan bisa mengatasi overload atau over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Maka inisiatif ini harus dilakukan Kepolisian bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, kemudian juga dengan Kementerian terkait, untuk mampu melakukannya,” tegas Nasir. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya


Selasa, 20 Agustus 2019, 19:29 WIB

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban APBN 2018




Selasa, 20 Agustus 2019, 14:30 WIB

Fadli Zon: Sejarah Indonesia Perlu Ditulis Ulang