Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Rabu, 16 Oktober 2019

 

 

Paripurna DPR Setujui Perubahan Ketiga Atas UU MD3

TK / Parlemen / Selasa, 17 September 2019, 10:24 WIB

Wakil Kedua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto menyerahkan berkas UUD MD3 ke Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah. | foto: ist

JAKARTA - Rapat paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah menyetujui perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

Apakah perubahan ketiga atas UU Nomor 17  Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD RI, dan DPRD (MD3) dapat disetujui,” tanya Fahri yang disambut jawaban “setuju” dari seluruh Anggota Dewan yang hadir di Ruang Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Wakil Kedua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Totok Daryanto mengatakan, pengaturan mengenai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sangat penting dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, serta menyerap dan memperjuangan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Meskipun dalam UU tentang MD3 secara komprehensif telah mengatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan mengakomodasi hasil pemilihan umum, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan ketiga terhadap UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3," lanjut Totok.

Legislator dapil Jawa Timur V ini menjelaskan bahwa perubahan ketiga UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 terdiri dari dua ketentuan perubahan. Yaitu ketentuan Pasal 15 dan Pasal 427C.

"Ketentuan Pasal 15 mengatur mengenai Pimpinan MPR terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR," terang Totok, kemudian ketentuan Pasal 427C, dihapus sebab ketentuan pada pasal tersebut sudah diatur dalam Pasal 15.

Setelah melalui pembahasan secara intensif antara Baleg dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, sambung Totok, 10 fraksi di Baleg dalam pandangan mininya menyetujui perubahan ketiga atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 untuk selanjutnya dibawa dalam pembicaraan tingkat II, dalam rapat paripurna DPR RI hari ini untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Rabu, 16 Oktober 2019, 11:04 WIB

Ketua DPR: Butuh Komitmen Bersama Membangun Bangsa