Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Jumat, 18 September 2020

 

 

Polisi Bongkar Praktik Dokter Gigi Ilegal di Bekasi

EP / Nasional / Senin, 10 Agustus 2020, 19:26 WIB

Peralatan praktik dokter gigi palsu disita polisi. | foto: ist

JAKARTA - Subdit Sumber Daya Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar praktik dokter gigi ilegal di Kota Bekasi, Jawa Barat dengan nama Antoni Dental Care. Dalam kasus ini, polisi menangkap Antoni Dwi Saputra (25).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan, Antoni ditangkap karena membuka sekaligus melakukan praktik gigi tanpa mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

Diketahui, Antoni membuka praktik ini sejak 2018 di kediamannya di Perumnas III, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

"Memang tidak dibuka di situ plang praktiknya, tetapi dia melakukan sosialisasi mencari pelanggan ini menggunakan sosial media yang ada, dan juga dari teman-teman dekat," kata Yusri, di Polda Metro Jaya, Senin (10/8).

Yusri menjelaskan, Antoni tidak memiliki kompetensi sebagai dokter gigi. Dari hasil penyelidikan, diketahui pendidikan terakhir Antoni adalah sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan pendidikan perawat gigi.

"ADS ini tidak pernah berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi, dan bukan dokter gigi. Membuka praktik tanpa ada izin praktik dari PDGI," jelas Yusri.

Antoni membuka klinik gigi tersebut berbekal pengalamannya sebagai asisten di salah satu klinik. Namun, Yusri enggan memberitahu nama klinik yang tersebut. Selain itu, Antoni juga membeli sendiri dental chair bekas seharga Rp16 juta.

"Yang bersangkutan pernah dan masih bekerja sebagai asisten di salah satu klinik dokter gigi, sehingga dia belajar dari sana," tambah Yusri.

Yusri menambahkan, Antoni membuka klinik dan praktik sebagai dokter gigi palsu karena didasari oleh motif ekonomi. Dalam sehari, Antoni bisa meraup keuntungan antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu.

Diketahui, jenis perawatan yang dilayani oleh Antoni antara lain pembersihan karang gigi, cabut gigi, menyuntik anastesi gigi, menjahit gusi pascacabut gigi, pemasangan kawat gigi, pemasangan veneer (lapisan pemutih gigi), hingga menuliskan resep. 

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Fikri Firdaus mengungkapkan, bahaya yang terjadi saat masyarakat berobat ke praktik dokter gigi ilegal.

Misalnya pemberian dosis antibiotik berlebih yang dapat menyebabkan resistensi kuman. Selain itu, prosedur pencabutan gigi yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dapat menyerang organ lainnya.

"Segala tindakan gigi yang tidak sesuai SOP bisa ke syaraf jantung, bisa ke patahnya mandibula, itu sangat berbahaya. Penambalan-penambalan antara dosis-dosis pencampuran bahan kimia untuk pembentukan gigi, ini juga akan lebih bahaya," papar Fikri.

Tegur

Fikri mengatakan pihaknya sempat menegur praktik yang dilakukan oleh Antoni sejak akhir Juli 2020. Dia mengatakan Dinkes Kota Bekasi telah menginstruksikan puskesmas setempat untuk melakukan pembinaan kepada Antoni.

"Yang bersangkutan sudah didatangi oleh dokter gigi dari puskesmas, dan telah diperintahkan untuk menghentikan segala aktivitas kedokteran gigi," jelas Fikri.

Namun, pada Selasa (4/8) lalu, pihaknya kembali mendapat laporan bahwa Antoni masih membuka praktiknya. Di hari yang sama, Antoni ditangkap polisi.

Sementara itu, drg Oom Karomah, perwakilan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) cabang Kota Bekasi menjelaskan pihaknya mengetahui kasus tersebut dari media sosial. 

"Kemudian kami cek di register kami, ternyata nama ini tidak ada di daftar kami. Kemudian kami cek juga di sertifikasi pusat, juga ternyata nama ini tidak terdata. Kemudian tindakan kami, kami melapor ke Dinas Kesehatan bahwa ini bukan anggota kami.

Atas perbuatannya, Polisi menjerat Antoni dengan Pasal 77 juncto Pasal 73 Ayat (1) dan atau Pasal 78 juncto Pasal 73 Ayat (2) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda maksimal Rp150 juta. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya