Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Minggu, 17 November 2019

 

 

Sigit Sosiantomo: Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur

EP / Parlemen / Rabu, 23 Oktober 2019, 18:42 WIB

Anggota DPR RI Sigit Sosiantomo. | foto: ist

JAKARTA - Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo berlangsung, alokasi anggaran infrastruktur yang tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Seharusnya, kenaikan anggaran infrastruktur yang tinggi berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Mengingat, anggaran infrastruktur dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerja.

Anggota DPR RI Sigit Sosiantomo dalam press release yang diterima oleh Detak.co, Selasa (22/10/2019) mengingatkan, ke depannya pemerintah lebih selektif dalam merencanakan belanja infrastruktur agar bisa membangun Indonesia Maju di 2045 dan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia.

“Selama periode pertama Pak Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur memang naik 100 persen dari Rp 206,6 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 415 triliun di tahun 2019. Dan kita apresiasi itu. Sayangnya, kenaikan anggaran infrastruktur itu tidak diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, hanya 1,55 persen dan angka pertumbuhan stagnan di 5 persen. Ini sangat menyedihkan,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, dari pengalamannya menjabat sebagai Anggota DPR RI selama dua periode, pertumbuhan ekonomi 5 persen tidak cukup untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Termasuk, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membebaskan rakyat dari biaya pendidikan dan memberikan jaminan kesehatan.

“Jadi ke depan, peningkatan anggaran infrastruktur harus diikuti dengan perencanaan yang matang dan selektif. Uangnya mau dialokasikan untuk infrastruktur yang seperti apa sehingga bisa benar-benar dirasakan manfaatnya,” tuturnya.

Di sisi lain, tandas Sigit, pakar ekonomi berteori tentang ekonomi maritimlah yang akan membuat Indonesia maju. Tapi, menurut Sigit, faktanya biaya pelabuhan dan transportasi laut belum menjadi berita yang menggembirakan.

Disparitas harga dan angka kecelakaan masih tinggi dan  konektivitas antar pelabuhan yang melayani pulau-pulau terpencil masih menjadi persoalan yang memprihatinkan.

Untuk itu, Sigit menyarankan agar peningkatan anggaran infrastuktur maritim menjadi prioritas dalam program pembangunan infrastruktur Jokowi di periode kedua ini.

“Persoalan itu harus dipikirkan oleh Presiden dan Menterinya serta para pakar ekonomi untuk merubah alokasi anggaran. Sehingga, bisa menjadi trigger pelompatan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8 persen per tahun dan bisa menjadikan Indonesia sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi dunia,” pungkas Sigit. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Sabtu, 16 November 2019, 16:25 WIB

DPR Minta Bawaslu Turunkan Persyaratan Pengawas TPS



Sabtu, 16 November 2019, 16:19 WIB

Ibas: KCJB Siap Beroperasi Tahun 2021



Sabtu, 16 November 2019, 16:12 WIB

Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Diharapkan Tidak Naik



Sabtu, 16 November 2019, 16:10 WIB

Masyarakat Diharap Aktif Beri Masukan Untuk Prolegnas