Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Senin, 27 Mei 2019

 

 

Sudah Penuhi Tiap Aspek, Pemprov DKI Pastikan AJI Tak Pernah Mengajukan Permohonan Informasi

TK / Nasional / Kamis, 25 April 2019, 18:12 WIB

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta Atika Nur Rahmania | foto: istimewa

JAKARTA – Sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan peringkat terbaik dari Komisi Informasi RI, Pemprov DKI Jakarta memastikan akan terus tetap transparan.

Terkait dengan laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Pemprov memastikan bahwa tiga aspek yang menjadi dasar dari laporan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta Atika Nur Rahmania mengatakan, implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemprov DKI Jakarta sudah dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi publi.

Berdasarkan pada regulasi UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubenur No. 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

“Penerapan keterbukaan informasi public (KIP) di Jakarta sudah sesuai dengan metode yang didesain oleh oleh Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet),” ujarnya.

Seperti misalnya pada informasi telah dipublikasikan secara proaktif (Proactive Disclosure), Pemprov DKI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mempublikasi seluruh daftar informasi publik yang terklasifikasi sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Thn 2008 tentang KIP.

Informasi Publik tersebut diklasifikasikan menjadi informasi publik tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta maupun informasi yang dikecualikan melalui mekanisme pengujian konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Seluruh daftar informasi publik tersebut secara proaktif telah dipublikasikan melalui Website Resmi Provinsi DKI Jakarta http://jakarta.go.id maupun Portal PPID Provinsi DKI Jakarta : http://ppid.jakarta.go.id, maupun melalui Portal Data Terbuka Provinsi DKI Jakarta: http://data.jakarta,go.id. 

Untuk mempermudah publik mengakses informasi, website/portal tersebut juga terus dikembangkan dengan menu dan desain tampilan yang dimutakhirkan secara berkala.

Contohnya seperti informasi mengenai produk hukum (regulasi) yang tersedia pada menu Informasi Publik di Portal PPID dan terintegrasi dengan portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) http://jdih.jakarta.go.id.

Kemudian pada kebijakan/tindakan yang telah dilakukan untuk mendukung KIP (Institutional Measures), Pemprov DKI Jakarta telah mengatur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mulai dari PPID Utama pada tingkat Provinsi hingga PPID Perangkat Daerah/SKPD/UKPD.

Selan itu, Pemprov. DKI Jakarta juga telah memaksimalkan fungsi PPID dalam hal meregistrasi dan melayani permohonan informasi publik serta mengelola informasi publik menggunakan Sistem Informasi PPID (SI PPID) yang sudah digunakan oleh seluruh SKPD/UKPD di Pemprov. DKI Jakarta.

Selanjutnya juga telah dilaksanakan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis pelayanan dan pengelolaan informasi publik kepada seluruh petugas data dan informasi pada PPID Perangkat Daerah/SKPD/UKPD di Pemprov. DKI Jakarta.

Semua permohonan informasi publik, lanjut Atika, selalu direspon melalui pelayanan informasi oleh PPID (Processing Request) yang tersedia. Yakni melalui Meja Pelayanan Informasi Publik di Gedung Balaikota Blok F Lantai 2; Melalui Telepon dan Fax dengan nomor layanan : 021-3823252; Melalui surat elektronik (e-mail) : ppid@jakarta.go.id dan ppidjakarta@gmail.com; serta secara online melalui menu permohonan informasi pada Portal PPID http://ppid.jakarta.go.id.

Atika juga memastikan, berdasar pengecekan data permohonan informasi publik tahun 2017 hingga 2019, tidak ditemukan adanya permohonan informasi publik atas nama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menanyakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok.

“Oleh karena itu, dirasa perlu untuk memastikan kembali terkait metode pengambilan sampel riset yang dilaksanakan oleh AJI dalam mengukur penerapan KIP di Pemprov. DKI Jakarta,” ucapnya. (*)

Komentar

 

Berita Lainnya

Senin, 27 Mei 2019, 17:37 WIB

PT FSTJ Gelar Bazar Murah di Kantor Kemendag