Follow Us :
Detak.co Facebook Detak.co Facebook Detak.co Facebook

 

Selasa, 17 September 2019

 

 

Tolak Lindungi Kivlan Zen, Wiranto: Proses Hukum Sampai Tuntas!

TK / Nasional / Kamis, 13 Juni 2019, 18:04 WIB

Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019). | foto: istimewa

JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto mengaku belum menerima surat permohonan penangguhan kasus Kivlan Zen. Meski begitu, Wiranto akan menolak hal itu dan menegaskan proses hukum terus berlanjut hingga selesai.

"Saya belum baca ya. Belum tahu, (suratnya) belum sampai ke saya. Tapi kembali tadi bahwa kemarin sudah saya tegaskan bahwa biar lah proses hukum itu berlanjut, biar saja. Jadi kita kan sudah sepakat bahwa kita akan melakukan tindakan tegas, lugas, tanpa pandang bulu untuk siapapun yang kita anggap kita duga melakukan pelanggaran hukum pada tingkat apapun, jenis apapun. Maka silakan kepolisian melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan sampai tuntas," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Selatan, Kamis (13/6/2019).

Wiranto juga menilai proses penyidikan untuk mengungkap dalang kerusuhan 21-22 Mei masih panjang. Menurutnya, terlalu prematur jika ia diminta untuk segera mengumumkan dalang kerusuhan 21-22 Meil.

"Saya waktu itu berjanji untuk satu demi satu menyebut siapa berbuat apa aktor-aktornya. Jadi jangan sampai disalahtafsirkan bahwa langsung dalang kerusuhan dalam 1-2 hari bisa diungkapkan, tidak bisa," kata Wiranto.

Untuk itu, ia meminta agar masyarakat bersabar dan membiarkan proses hukum terus berjalan.

"Hormati proses hukum yang sedang berjalan sekarang sampai tuntas nanti. Nggak usah diintervensi, hukum itu suatu kegiatan yang mempunyai satu independensi, punya wilayah sendiri yang dilindungi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kita boleh mendengarkan, mengomentari, tapi tidak boleh mengintervensi," tuturnya.

Sebelumnya Kivlan Zen diketahui menyurati Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacuduhingga Menko Polhukam Wiranto. Kivlan menyurati Ryamizard hingga Wiranto untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan.

"Ke Menhan, ke Pak Wiranto, ke Pangkostrad, ke Danjen Kopassus, ke Kaskostrad minta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan," kata pengacara Kivlan, Tonin T Singarimbun, Rabu (12/6/2019). (*)

Komentar

 

Berita Lainnya



Selasa, 17 September 2019, 12:23 WIB

Gubernur Anies Jadi Irup Hari Perhubungan Nasional 2019