JAKARTA - Pembahasan isu Rohingya dalam Komite Politik Sidang Umum ke-39 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) sama sekali bukan intervensi atas kedaulatan Myanmar. Justru ini bentuk perhatian atas hak-hak dasar manusia yang harus dipenuhi.

DPR RI ingin menggugah perhatian semua delegasi parlemen ASEAN atas krisis kemanusiaan yang terjadi di kawasan regional ASEAN.

Demikian penegasan Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Jazuli Juwaini usai mengikuti sidang Komite Politik AIPA di Singapura, Rabu (05/9/2018).

Delegasi dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan diikuti sejumlah Anggota DPR RI.

“Kita bukan ingin mengintervensi kedaulatan suatu negara. Tapi ini menyangkut hak hidup manusia yang sangat prinsip. Kita juga ingin mencari solusi atas masalah ini, bukan mau menyudutkan Myanmar,” kata Fadli Zon.

Jazuli setelah mendampingi Fadli Zon dalam Sidang Komite Politik tampak kecewa terhadap delegasi Myanmar yang tak terbuka dengan masalah Rohingya.

Hanya DPR RI yang mengangkat isu ini begitu gencar dalam Sidang Umum ke-39 AIPA di Singapura ini. Dan ASEAN tidak boleh menutup mata atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di kawasan ASEAN sendiri.

“Bagaimana mungkin kita bicara kemudahan akses ekonomi bagi rakyat, kalau kemerdekaan dan hak hidupnya sendiri tidak dilindungi. Semua pembicaraan jadi tidak bermanfaat. Semua lembaga dunia sudah angkat bicara soal Rohingya, termasuk PBB, parlemen dunia, dan negara-negara Eropa,” sambungnya.

Perdebatan keras di Komite Politik tersebut membuat mata semua delegasi terbuka.

Dan itu juga, tutur Jazuli, membuat delegasi Myanmar sadar bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya sudah diketahui dunia, meskipun pemerintahnya berusaha menutup-nutupi.

“Kita tidak bicara agama di sini, tapi bicara kemanusiaan,” tandasnya. (*)