Advokat Perumahan Rakyat Optimistis Anies Bisa Atasi Backlog 12,7 Juta Rumah
Muhammad Joni (tampak di layar) saat memberikan tanggapan dalam talkshow APERSI yang menghadirkan capres Anies Baswedan sebagai pembicara.

JAKARTA - Advokat Perumahan Rakyat yang juga Wakil Ketua The HUD (Housing and Urban Development) Institute Muhammad Joni optimistis Anies Baswedan bisa mengatasi persoalan perumahan rakyat kalau mendapat kesempatan untuk memimpin negeri ini pada Pilpres 2024 mendatang.

Karena calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tersebut telah memetakan masalah dan menyiapkan solusi terutama terkait backlog (kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan) saat ini, yang mencapai sebanyak 12,7 juta rumah.

"Yang pasti kita memungut kata kunci pokok kebijakan, yakni transformasi perumahan rakyat dalam pembangunan perkotaan, dan reformasi pembiayaan alternatif pro perumahan rakyat. Dia bahkan memetakan masalah konkret, di mana backlog itu ada, siapa saja, lokasi di mana dan berapa lama bisa diselesaikan. Dia juga menyampaikan strategi dan terobosan. Jadi konkret, bukan cuma gagasan kebijakan. Langsung kepada karya dan kapan timeline dilaksanakan, berapa lama dibereskan," ujarnya.

Joni menyampaikan itu usai mengikuti pemaparan Anies Baswedan sebagai narasumber dalam talkshow "Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat pada Pemerintahan yang akan Datang" yang digelar Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat, 10 November 2023.

Keyakinan tersebut juga, karena Joni melihat rekam jejak Anies Baswedan semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, Anies telah melakukan banyak terobosan terkait pemenuhan hunian rakyat ini yang dikenal dengan Jak Habitat. Salah satunya lewat transformasi Kampung Susun Bahari Akuarium.

"Banyak terobosan lah. Misalnya Kampung Susun Akuarium yang semula tergusur, KTP dibekukan, akses bantuan dihempang,  menjadi (warga) memiliki hak untuk bermukim,  mempunyai status legal hak yang pasti untuk lingkungan kehidupan yang layak, bahkan menjadikan mereka (penghuni) sebagai komunitas berdaya via koperasi (sebagai pengelola)," ujar Joni, yang juga seorang advokat dan penulis buku 'Ayat-Ayat Perumahan Rakyat' (2018) dan 'Ayat-Ayat Kolaborasi Jakarta Habitat' (2022).

Menariknya lagi, bagi dia, istilah from zero to hero juga layak disematkan kepada hunian komunitas yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara tersebut. Karena Kampung Susun Akuarium berhasil menyabet penghargaan Innovation Awards 2023 dari Asia Pasific Housing Forum bulan lalu. "Kampung Akuarium juara dalam hal pelibatan partisipasi bermakna warga masyarakat," ucapnya. "Warga Akuarium bisa menjadi agen pembangunan".

Terkait itu pula, dia mengapresiasi Anies yang juga tetap melakukan pendekatan kolaboratif dalam mengatasi persoalan ketersediaan perumahan rakyat ini ke depan. Yaitu dengan mengajak para pengembang seperti APERSI untuk bergerak bersama.

"Karena tidak cuma bisa dikerjakan oleh pemerintah, tapi juga oleh pelaku usaha swasta. Tentu dengan memposisikan sebagai pembangunan perumahan rakyat yang berbasis kepada kebijakan sosial, bukan melulu kebijakan komersial. Beda lah kalau itu kebijakan komersial, perumahan mewah, apartemen mewah. Ini enggak," ungkap Joni yang menjadi peserta aktif dalam talkshow tersebut.

"Ini kan kebutuhan atas hunian, kebutuhan atas rumah pertama dan tersebab itulah pemerintah harus hadir aktif-positif di garda terdepan dengan mengalokasi anggaran, mengalokasi penyediaan tanah dan untuk itu harus dioptimalkan sebagai dokumen program strategis nasional," paparnya.

Makanya dia pun mendukung dengan apa yang disampaikan Anies bahwa bank penyedia KPR terutama BUMN mestinya lebih fokus kepada pemberian manfaat alias benefit, bukan profit. Bahkan menurutnya KPR dengan suku bunga 5 persen dan tetap seperti disampaikan Anies sangat mungkin untuk dilaksanakan.

"Sangat memungkinkan. Karena cost of fund itu, kalau mau, bisa diefisienkan. Jadi pembangunan perumahan rakyat, perlakuannya tidak harus sama dengan pembiyaan terhadap investasi komersial," tandasnya.

"Dan saya kira memang harus ada alternatif skema pembiayaan di luar skema perbankan komersial, yang itu bisa menekan cost of fund dan menekan biaya-biaya sehingga efiensi terjadi dan aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahaan menjadi lebih dekat. Dengan dekatnya akses pembiayaan maka semakin dekat akses kepada perumahan itu sendiri," pungkasnya.