JAKARTA – Bacapres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan, semua pihak tanpa terkecuali harus bisa mengakses Kredit Pemilikan Rumah atau KPR dengan harga terjangkau. “KPR untuk semua, semua harus bisa akses KPR dengan harga terjangkau. Bagaimana kredit perumahan rakyat itu bisa diakses semua warga negara,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Talkshow bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat 10 November 2023.
“Kita tawarkan executive order kepada bank BUMN untuk eksekusi KPR dengan suku bunga tetap dan rendah (5%) selama itu pembelian rumah pertama. Bunga murah tidak hanya untuk rumah baru tapi juga bisa untuk rumah bekas sehingga KPR bisa digunakan untuk lebih banyak unit,” kata Anies.
Selain itu, ujarnya, ada juga program KPR untuk pekerja informal akan dijamin oleh negara. Potensi skemanya ini, kata Anies, dijamin melalui lembaga penjamin KPR, atau mereformasi Jamkrindo.
Wakil Ketua APERSI Mohamad Solikin menyatakan apresiasi kepada Anies yang sangat peduli dan menginginkan rakyat dapat memiliki rumah dengan mudah. “Saat ini keinginan masyarakat untuk memiliki rumah dengan memanfaatkan KPR banyak terganjal diskriminasi administrasi perbankan yang sebagian besar adalah bank-bank BUMN. Padahal, seharusnya bank memudahkan rakyat punya rumah seperti yang diamanatkan konstitusi,” ujar dia, Sabtu 11 November 2023.
Menurut Solikin, sektor perumahan adalah kebutuhan dasar rakyat. “Lima hal yang bisa mengakselerasi sektor perumahan adalah kebutuhan lahan atau land bank, kemudian kultur budaya dan kearifan lokal sangat menentukan, seperti tanah sultan ground, tanah geopark, LSD (lahan sawah dilindungi) semua bisa disinkronkan dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Ketiga, terkait dengan keruwetan dan proses perizinan, ternyata belum semua daerah memiliki RDTR. Keempat, BPN dan Pemda punya PR besar dari sisi SDM. Terakhir, anggaran pemerintah di sektor ini sangat kecil dan suku bunga baik untuk kredit kontruksi dan lahan masih tinggi,” terang Solikin.
“Jika Anies jadi Presiden, wajib ada badan atau kementerian tersendiri terkait perumahan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Moh Solikin juga berharap pemerintah bisa mempermudah pengurusan perizinan dan menyederhanakan aturan perizinan. “Pemerintah bisa membantu dengan menyederhanakan proses perizinan, sehingga developer dapat menekan harga jual properti. Proses yang rumit itu biasanya terjadi saat pengurusan sertifikasi lahan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perizinan di pemerintah daerah,” paparnya. (*)