JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membidik 40 perusahaan industri baja yang terindikasi kuat mengemplang pajak. Dari dugaan pelanggaran sistematis tersebut, Purbaya mengalkulasi potensi kerugian negara mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

Dari puluhan target tersebut, otoritas pajak saat ini baru menyelesaikan pemeriksaan terhadap satu perusahaan. Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini menegaskan bahwa sisa perusahaan dalam daftar target akan terus dikejar untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya.

"Saya punya list 40. Baru diperiksa satu yang lain belum dikejar. Itu aja kita kira mungkin bocor Rp 4 triliun hingga 5 triliun," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Modus Operandi dan Temuan Sidak Lapangan

Menkeu membeberkan bahwa praktik curang yang dilakukan puluhan korporasi tersebut meliputi:

• Manipulasi laporan bahan bangunan dan biaya operasional.

• Penyalahgunaan Jalur Impor serta maraknya distribusi barang impor ilegal/bodong di pasar domestik.

• Penunggakan dan manipulasi setoran Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan hasil inspeksi mendadak (sidak) langsung yang dilakukannya ke salah satu pabrik, Purbaya menemukan bahwa potensi kebocoran penerimaan negara dari satu entitas perusahaan saja bisa menembus Rp1 triliun dalam kurun waktu tiga tahun.

"Satu perusahaan itu aja sampai 1 triliun lo dapatnya loh sebetulnya... PPH, PPN, apa semuanya. Impor-impornya juga bohong. Semuanya itu. Jadi kan kita beresin yang betul," tegas Purbaya.