JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memacu penguatan ketahanan energi serta kemandirian ekonomi nasional melalui percepatan program hilirisasi. Saat ini, sebanyak 20 proyek hilirisasi telah merampungkan tahap pertama dan sebagian lainnya sudah memulai proses groundbreaking. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana ambisius pemerintah untuk menambah 13 proyek hilirisasi baru dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp 239 triliun. Langkah ini diambil guna meminimalisir ketergantungan pada impor energi sekaligus memaksimalkan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam domestik. Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Sabtu (28/3/2026), Bahlil menjelaskan, "Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp 239 triliun dan akan kita bahas finalisasi."

Selain fokus pada hilirisasi mineral, Presiden Prabowo memberikan instruksi khusus untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi dalam negeri demi mencapai target swasembada. Pemerintah akan memprioritaskan pengembangan bahan bakar nabati seperti etanol dan biodiesel yang berbasis Crude Palm Oil (CPO). Bahlil menuturkan, "Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO." Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika pasar global dan menjaga kedaulatan energi nasional.

Terkait pengelolaan komoditas batu bara dan nikel, Bahlil menegaskan bahwa belum ada perubahan kebijakan yang signifikan meskipun pemerintah tetap membuka ruang relaksasi produksi secara terukur. Hal ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi kelebihan pasokan (oversupply) yang dapat menjatuhkan harga jual di pasar internasional. Di sisi lain, pemerintah memberikan sinyal kuat akan melakukan penyesuaian terhadap Harga Patokan Mineral (HPM) nikel untuk memastikan negara mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Bahlil secara tegas menyatakan, "Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan."

Menutup keterangannya, Bahlil menekankan bahwa Presiden Prabowo menginginkan agar sumber daya alam diperlakukan sebagai aset strategis negara yang harus dijaga dan dikelola demi kepentingan rakyat di atas segalanya. Pemerintah berkomitmen mencari sumber pendapatan baru di sektor mineral yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi yang adil bagi keuangan negara. Bahlil menegaskan bahwa sumber daya alam Indonesia tidak boleh lagi dijual dengan harga murah hanya demi mengejar volume produksi. Beliau memungkasi, "Kita pengin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah."