JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah taktis merespons fenomena perpindahan atau migrasi massal konsumen ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite. Lonjakan permintaan ini terjadi sebagai dampak berantai pasca-keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pemerintah telah menyusun skenario mitigasi komprehensif untuk menjamin ketersediaan pasokan Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan.

Percepatan Pola Suplai demi Pangkas Antrean Panjang

Guna mengantisipasi potensi kekosongan stok di dispenser SPBU akibat tingginya laju konsumsi harian, Kementerian ESDM menerapkan dua strategi intervensi operasional:

• Pengawasan Melekat 24 Jam: Tim dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dikerahkan untuk bekerja penuh selama 24 jam demi mengawal jalannya peta distribusi BBM di lapangan.

• Akselerasi Pengiriman Pertamina: Pemerintah menginstruksikan PT Pertamina (Persero) untuk memotong waktu tunggu pengiriman (delivery time) dan mempercepat ritme suplai armada mobil tangki ke titik-titik SPBU yang mengalami lonjakan antrean.

"Intinya ini setiap hari dikirim sejumlah itu, tapi karena yang butuh panjang maka jumlahnya kan jadi harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrean yang panjang. Jadi, bekerja 24 jam memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat," jelas Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Volume Kuota Pertalite Dipastikan Masih Aman

Meskipun terjadi lonjakan kepadatan kendaraan di jalur pengisian Pertalite, Laode meluruskan bahwa secara akumulatif, realisasi volume konsumsi Pertalite secara nasional sejauh ini masih bergerak stabil di dalam koridor perencanaan kuota tahunan pemerintah.

Pihak otoritas migas menjamin bahwa kendala utama di lapangan saat ini murni berada pada manajemen pengaturan pola distribusi atau fluktuasi kedatangan pasokan logistik ke konsumen, bukan karena menipisnya cadangan BBM nasional. Secara makro, stok komoditas bahan bakar bersubsidi tersebut ditegaskan masih sangat melimpah dan mencukupi.