JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya penguatan industri perkapalan dan galangan kapal nasional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi serta sektor manufaktur dalam negeri. Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kadin Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026), yang membahas pemberdayaan angkatan laut dan industri galangan kapal nasional.

Purbaya menilai Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang galangan kapal. Namun, industri tersebut belum berkembang optimal karena minimnya kesempatan dan kebijakan yang dinilai belum berpihak pada produksi dalam negeri.

Menurutnya, salah satu faktor utama melemahnya industri galangan kapal nasional adalah kebijakan impor kapal bekas yang masih longgar. Kebijakan ini dinilai mengurangi permintaan terhadap kapal produksi dalam negeri, sehingga para tenaga ahli lokal tidak memperoleh pesanan.

Selain itu, Purbaya juga menyoroti rendahnya penyerapan belanja pemerintah untuk mendukung galangan kapal nasional, termasuk dalam program peremajaan kapal yang bersumber dari APBN. Ia menyebut masih banyak kapal milik negara yang seharusnya dapat dipesan dari galangan domestik, tetapi belum terealisasi.

Padahal, peningkatan permintaan terhadap kapal buatan dalam negeri dinilai mampu mendorong daya saing industri galangan kapal Indonesia di tingkat global. Purbaya mengungkapkan terdapat ribuan kapal berusia lebih dari 25 tahun yang ke depan perlu diganti, sehingga seharusnya menjadi peluang bagi industri nasional.

Ia menegaskan anggaran pengadaan kapal sebenarnya telah disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun belum memberikan dampak signifikan karena industri galangan kapal belum dimaksimalkan. Ke depan, Purbaya mendorong Kadin bersama kementerian terkait dan pelaku industri untuk menyusun peta jalan yang jelas guna menghidupkan kembali industri galangan kapal nasional serta memastikan prioritas permintaan domestik bagi produksi dalam negeri.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi pernyataan Purbaya melalui unggahan di Instagram. Trenggono meminta agar anggaran pengadaan kapal dicek kembali, karena menurutnya dana pembangunan kapal yang dimaksud bersumber dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris, bukan dari APBN murni. Ia menjelaskan proyek tersebut merupakan kerja sama pembangunan 1.500 kapal ikan antara Indonesia dan Inggris.