Pembangunan 100 Gudang Bulog Masih Menanti Inpres Prabowo
Rencana pembangunan 100 gudang milik Bulog masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto yang akan dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres).

JAKARTA – Rencana pembangunan 100 gudang milik Bulog masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto yang akan dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres). Penandatanganan Inpres tersebut disebut akan dilakukan setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 5 triliun telah disiapkan untuk proyek tersebut dan tinggal menunggu pengesahan Inpres.

"Untuk pembangunan 100 gudang ini kita didukung Rp 5 triliun dan sebentar lagi Inpresnya juga akan keluar, setelah beliau pulang dari London akan ditandatangani Inpres," ujar Rizal dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

Rizal menjelaskan, setiap gudang Bulog nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang seperti silo, pengering (dryer), serta Rice Milling Unit (RMU). Pembangunan fasilitas tersebut akan disesuaikan dengan komoditas unggulan di masing-masing daerah.

Sebagai contoh, gudang Bulog di Gorontalo akan difokuskan untuk komoditas jagung, sementara gudang di Karawang dan Bekasi diprioritaskan untuk beras.

Tahap awal pembangunan atau groundbreaking akan dilakukan di wilayah yang relatif mudah dijangkau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Papua. Adapun wilayah pulau terdepan dan terluar masuk dalam tahap berikutnya.

"Untuk yang di pulau-pulau terdepan mungkin prioritas kedua lah. Tetap di tahun 2026, tapi untuk groundbreaking berikutnya," kata Rizal.

Ia menambahkan bahwa fokus utama Bulog adalah memastikan keberlanjutan dengan memperkuat infrastruktur di daerah-daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian.

"Kemudian sasaran utama kami adalah untuk keberlanjutan ini, kami memaksimalkan adalah wilayah-wilayah yang memiliki potensi-potensi hasil pertanian. Contoh seperti di Jawa, di Sumatera Selatan, di Lampung, Sumatera Selatan, dan NTB, itu kami tambahkan dengan infrastruktur mulai dari silo, RMU, dryer, dan lain sebagainya," tuturnya.