JAKARTA - Pemerintah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah berfungsi optimal sebagai peredam krisis (shock absorber) di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global yang memuncak sepanjang tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meski Indonesia sempat menghadapi tekanan berat pada paruh pertama 2024, stabilitas ekonomi berhasil dijaga hingga akhir tahun.

"APBN kita menjadi instrumen utama untuk melindungi masyarakat dan menopang daya beli saat harga pangan melonjak dan pasar keuangan terguncang," ujar Sri Mulyani saat membacakan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Menurutnya, awal tahun 2024 diwarnai ketegangan geopolitik seperti konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan rivalitas Amerika Serikat, Tiongkok, serta Rusia. Ditambah lagi, paparnya, dengan efek lanjutan El Nino, kondisi ini semakin mengerek harga minyak mentah dunia hingga USD91,2 per barel sekaligus menyebabkan inflasi pangan menembus 10,3 persen pada Maret 2024.

Lalu, situasi global tersebut turut memukul ekonomi nasional. Nilai tukar rupiah sempat terdepresiasi ke Rp16.486 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke titik terendah 6.726,9. Penerimaan negara juga terkontraksi 6,2 persen secara tahunan pada semester I 2024.

Namun di tengah tekanan itu, belanja negara justru tumbuh 11,3 persen. Pemerintah menggelontorkan dana untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), bantuan mitigasi risiko pangan, serta stimulus ekonomi. Strategi ini dianggap berhasil menjaga daya beli dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kita patut bersyukur karena pada akhir 2024, perekonomian Indonesia pulih dan tumbuh positif. Pemilu yang damai dan transisi pemerintahan yang mulus turut memberi kepercayaan pasar,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, pertumbuhan ekonomi nasional 2024 tercatat 5,03 persen, didorong konsumsi rumah tangga sebesar 4,94 persen dan investasi (PMTB) sebesar 4,61 persen. Inflasi berhasil ditekan hingga 1,6 persen, jauh di bawah target APBN 2,8 persen. Sementara, defisit APBN yang sempat diproyeksikan melebar ke 2,70 persen dari PDB, akhirnya ditutup hanya 2,30 persen.

Dampak kebijakan fiskal juga terlihat pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Persentase kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun ke 4,91 persen pada Agustus 2024.

Berangkat dari rangkaian momen sekaligus fakta ini, Sri Mulyani menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi tak lepas dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah pun, ungkapnya, menyatakan siap melanjutkan pembahasan RUU P2 APBN 2024 ke tahap selanjutnya, sekaligus terus memperkuat APBN sebagai instrumen kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kebijakan kita saling melengkapi dan adaptif terhadap dinamika yang sangat cepat. Ini jadi bukti APBN bukan hanya alat anggaran, tapi instrumen perlindungan sosial yang nyata,” pungkasnya.