JAKARTA – Pemerintah menargetkan penghentian impor solar pada tahun ini. Penghentian impor akan dimulai dari produk CN 48, sementara untuk CN 51 direncanakan berhenti pada semester II 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan kebijakan ini didukung beroperasinya kilang RDMP Balikpapan serta penerapan program mandatori B40.

"Yang jelas, solar dalam negeri sudah tidak kita impor. Solar itu ada dua ya, C48 dan C51. Yang 48 dengan RDMP sudah tuntas, yang 51 masih perlu penambahan unit operasi lagi," ujar Laode di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Laode menegaskan kebijakan setop impor solar berlaku untuk seluruh SPBU, termasuk SPBU swasta. Ke depan, seluruh kebutuhan solar akan dipasok dari kilang dalam negeri milik Pertamina.

"Semua, beli di kilang Pertamina. Kan nggak ada kilang lain selain Pertamina," tegasnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah juga menargetkan penghentian impor bensin nonsubsidi pada 2027, yakni RON 92, RON 95, dan RON 98. Untuk bensin subsidi, impor masih akan dilakukan.

"Kemudian untuk 2026 ini juga telah kita merancang untuk 2027 tidak lagi kita melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98," kata Bahlil.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan setop impor avtur pada 2027 dengan memanfaatkan surplus solar sebesar 1,4 juta kiloliter yang akan dikonversi menjadi bahan baku avtur.

"Avtur juga demikian. Jadi avtur untuk 2026 sekarang kami dengan Pertamina bekerja keras agar kelebihan solar yang 1,4 juta dikonversi menjadi bahan baku dalam membangun avtur agar 2027 betul-betul kita sudah tidak melakukan impor avtur," pungkasnya.