JAKARTA - Sejumlah ekonom memberikan catatan kritis terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menilai pelemahan kurs rupiah tidak berdampak langsung pada masyarakat desa karena transaksi horizontal di pedesaan tidak menggunakan mata uang dolar AS. Saat ini, nilai tukar rupiah terpantau melorot hingga Rp 17.600 per dolar AS, menjauh dari asumsi makro APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp 16.500.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia saat ini sudah sangat terintegrasi dengan pasar global. Oleh karena itu, penurunan nilai tukar rupiah sebesar kurang lebih 7% dalam setahun terakhir dipastikan akan menjalar ke pedesaan melalui kenaikan biaya hidup akibat ketergantungan pada barang impor.

Jalur Transmisi Dampak Pelemahan Rupiah ke Desa

Para ekonom memetakan beberapa sektor di pedesaan yang paling rentan terkena dampak rembesan (spillover effect) dari depresiasi rupiah:

• Sektor Pertanian & Peternakan: Harga pupuk non-subsidi berpotensi melonjak karena bahan bakunya masih impor. Selain itu, industri pakan ternak di desa sangat bergantung pada jagung dan bungkil kedelai impor.

• Barang Konsumsi & Teknologi: Produk elektronik, ponsel, mesin cuci, hingga kendaraan bermotor yang banyak digunakan warga desa menggunakan komponen impor yang harganya sensitif terhadap dolar.

• Energi & Kesehatan: Komponen biaya LPG, bahan bakar minyak (BBM) domestik, hingga ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas memiliki kandungan impor yang tinggi.

• Beban Ketenagakerjaan: Jika pelemahan rupiah memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri perkotaan, desa akan menghadapi fenomena "migrasi balik" di mana para korban PHK kembali ke kampung halaman tanpa memiliki penghasilan, sehingga memperberat beban ekonomi desa.

Risiko Ekonomi Makro: Self-Fulfilling Depreciation

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menambahkan bahwa dampak inflasi di pedesaan biasanya memiliki jeda waktu (time lag) sekitar satu hingga dua kuartal setelah depresiasi kurs terjadi. Namun, dari sudut pandang makro, narasi politik yang meremehkan pelemahan kurs justru dapat membahayakan stabilitas moneter karena memicu persepsi negatif di pasar valuta asing.

Yusuf memperingatkan munculnya fenomena self-fulfilling depreciation, yaitu kondisi di mana:

1. Pasar menangkap sinyal bahwa pemerintah kurang berkomitmen menjaga stabilitas kurs.

2. Ekspektasi pasar bahwa rupiah akan terus melemah semakin menguat.

3. Investor berbondong-bondong melakukan lindung nilai (hedging) dan menarik modal keluar (capital outflow).

4. Permintaan dolar AS melonjak drastis, sehingga pada akhirnya mempercepat kejatuhan nilai rupiah itu sendiri secara nyata.

Para ekonom menyarankan agar pemerintah berhenti melontarkan narasi penenangan yang semu dan segera menyusun skenario mitigasi risiko guna meredam guncangan tiba-tiba (sudden shock) di tingkat akar rumput, sekaligus fokus melakukan reformasi struktural untuk memperdalam pasar keuangan domestik dan mengurangi ketergantungan impor pangan serta energi.