JAKARTA  – Kondisi pasar keuangan Indonesia kembali menghadapi tekanan setelah sejumlah lembaga internasional menyampaikan evaluasi negatif terhadap kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintah. Setelah pasar saham terdampak sentimen dari MSCI dan penurunan rekomendasi saham Indonesia oleh Goldman Sachs, Moody’s juga menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai langkah Moody’s tersebut berkaitan erat dengan persepsi terhadap konsistensi kebijakan pemerintah serta kualitas tata kelola, termasuk pengelolaan Danantara dan arah investasi nasional. Menurutnya, penurunan outlook mencerminkan kekhawatiran atas berkurangnya kepastian kebijakan yang dinilai dapat melemahkan efektivitas ekonomi.

Said juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat FTSE Russell dijadwalkan merilis laporan terkait prospek pasar saham dan perekonomian Indonesia. Ia melihat adanya kesamaan penilaian dari berbagai lembaga global tersebut, yakni sorotan terhadap tata kelola yang belum optimal, baik di pasar modal, kebijakan fiskal, maupun pengelolaan instrumen investasi negara.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa peringatan terkait tata kelola sebenarnya telah muncul sejak lama. Hal itu sejalan dengan pandangan IMF dan International Debt Relief (IDR) yang menyoroti rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara. Ia menyebut posisi rasio tersebut saat ini telah melampaui rekomendasi lembaga internasional.

Menurut Said, kondisi tersebut berpotensi memperburuk kepercayaan investor, khususnya di pasar obligasi pemerintah. Ia menyoroti menurunnya porsi kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dalam beberapa tahun terakhir sebagai indikator melemahnya minat investor global.

Ia juga menyinggung rekomendasi IMF agar Bank Indonesia tidak terus memperbesar perannya dalam menyerap SBN. Saat ini, kepemilikan BI atas obligasi negara disebut telah mencapai lebih dari seperempat total SBN yang beredar.

Said menilai berbagai evaluasi dari lembaga internasional tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan struktural. Di sektor keuangan, ia mendorong perbaikan tata kelola pasar modal, termasuk penguatan independensi bursa dan OJK, peningkatan porsi saham beredar, keterbukaan informasi, serta penegakan hukum yang konsisten.

Dari sisi fiskal, Said mendorong presiden untuk memimpin restrukturisasi belanja negara guna menekan defisit dan mengurangi beban utang. Menurutnya, langkah tersebut penting sebagai mitigasi risiko apabila penerimaan negara tidak mencapai target.

Ia menegaskan bahwa program prioritas pemerintah tidak perlu dihentikan, namun perlu dihitung ulang dari sisi pendanaan serta diperbaiki tata kelolanya dengan melibatkan publik dan kalangan ahli. Dalam jangka pendek, pemerintah dinilai masih membutuhkan pembiayaan utang, namun kejelasan peta jalan reformasi fiskal diyakini dapat memulihkan kepercayaan investor.

Said juga mengingatkan bahwa pembiayaan APBN melalui SBN tidak dapat terus bergantung pada likuiditas domestik, khususnya dari Bank Indonesia dan perbankan BUMN. Ia menilai ketergantungan pada imbal hasil tinggi justru berisiko bagi stabilitas jangka panjang.

Selain itu, ia menyoroti pengungkapan kasus fraud di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai oleh KPK sebagai indikasi perlunya reformasi struktural di sektor penerimaan negara. Menurutnya, konsentrasi kewenangan yang berlebihan berpotensi memicu praktik korupsi dan harus segera dibenahi.

Said menutup dengan menekankan pentingnya kejelasan peran Danantara dalam mendorong sektor riil, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta penciptaan lapangan kerja. Ia meyakini bahwa komunikasi kebijakan yang transparan dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh akan membantu memulihkan kepercayaan para pemangku kepentingan.