
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2026).
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2026). Rapat kedinasan di akhir pekan tersebut berfokus pada upaya tata kelola aset negara, akselerasi transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta penggalian potensi ekonomi baru.
Melalui dokumentasi resmi Sekretariat Kabinet, agenda ini juga turut dikawal oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Sektor Pariwisata Jadi Motor Baru Pertumbuhan Investasi
Salah satu poin utama yang digodok dalam pertemuan tersebut adalah pemanfaatan Danantara untuk menggenjot sektor-sektor non-komoditas yang potensial. Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa sektor pariwisata dan industri kreatif akan dioptimalkan secara agresif untuk menggaet para investor global.
Strategi yang akan diusung di antaranya:
-
Penyelenggaraan ajang olahraga skala internasional (sport tourism).
-
Promosi konser musik internasional secara berkala.
-
Penyusunan stimulus bagi pelaku industri kreatif nasional.
Langkah ini diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru secara masif serta mempercepat perputaran roda ekonomi domestik.
Efisiensi Anggaran: Target 300 Entitas BUMN Dikonsolidasi
Selain membahas investasi, pemerintah tengah mengambil langkah tegas untuk merestrukturisasi internal klaster BUMN demi menghemat anggaran negara. Danantara ditugaskan memangkas birokrasi korporasi pelat merah yang terlalu gemuk guna menekan biaya operasional yang membebani APBN.
Berdasarkan data terkini, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN yang ada, sebanyak 258 entitas telah berhasil dirampingkan dan dikonsolidasikan. Pemerintah pun telah menetapkan target jangka pendek berikutnya untuk menyisir sekitar 300 entitas lagi.
"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," pungkas Teddy menutup keterangannya.
Info Detak.co | Senin, 22 Juni 2026 
