JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan Iran secara resmi telah menyepakati sebuah kerangka kerja (framework) komprehensif untuk mengakhiri konfrontasi militer terbuka yang pecah sejak akhir Februari lalu. Kendati komitmen gencatan senjata permanen telah ditandatangani, Pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka masih menaruh skeptisisme dan ketidakpercayaan yang sangat mendalam terhadap komitmen politik Washington.

Dinamika geopolitik terbaru ini pertama kali diumumkan secara terbuka oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, pada Senin (15/6/2026), yang bertindak sebagai mediator. Sharif menyatakan kedua negara sepakat menghentikan pertempuran secara instan dan permanen di seluruh lini pertempuran, termasuk di kawasan Lebanon.

Skeptisisme Iran terhadap Rekam Jejak Politik AS

Merespons pengumuman damai tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menyatakan bahwa kerangka kerja ini hanyalah fase awal untuk mereduksi tensi militer, bukan jaminan pulihnya hubungan bilateral.

Menurut Teheran, akumulasi kesalahan kebijakan para pemimpin Amerika di masa lalu menjadi alasan kuat mengapa rakyat Iran belum bisa memercayai Washington sepenuhnya.

"Amerika Serikat masih memiliki jalan panjang sebelum dapat memperoleh kepercayaan rakyat Iran, kerangka kerja tersebut hanyalah langkah menuju pengurangan ketegangan. Kami tidak mempercayai Israel maupun Amerika Serikat," tegas Baqaei dalam konferensi pers, Senin (15/6/2026).

Poin-Poin Utama Kesepakatan Kerangka Kerja Damai

Draf kesepakatan transisi yang dimediasi internasional ini memuat sejumlah konsesi dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak:

1. Aset dan Ganti Rugi: AS berkomitmen untuk mencairkan seluruh dana serta aset finansial milik Iran yang selama ini dibekukan di luar negeri, sekaligus memberikan dana kompensasi atas segala kerusakan infrastruktur yang timbul selama tiga bulan masa perang.

2. Kedaulatan Selat Hormuz: Jalur logistik minyak global, Selat Hormuz, resmi dikembalikan ke bawah otoritas manajemen Iran. Teheran sepakat tidak akan memungut pajak lintas (tol transit), melainkan menerapkan biaya layanan maritim legal yang meliputi jasa navigasi, proteksi ekosistem laut, serta premi asuransi kapal.

3. Tanggung Jawab terhadap Israel: Iran menuntut AS bertindak sebagai penjamin agar sekutu utamanya, Israel, mematuhi kesepakatan dan menghentikan seluruh operasi militer agresifnya di Lebanon.

4. Masa Berlaku Konvensi: Kerangka kerja ini membuka ruang diplomasi selama 60 hari ke depan untuk merumuskan perjanjian final—termasuk nasib program nuklir Iran dan pencabutan sanksi ekonomi permanen—yang nantinya wajib disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Respons Donald Trump: Blokade Laut Resmi Dicabut

Di lain pihak, Presiden AS Donald Trump langsung memberikan konfirmasi dan menyambut baik rampungnya kesepakatan tersebut melalui platform media sosial Truth Social. Trump mengumumkan pencabutan total blokade laut yang sebelumnya diterapkan armada tempur AS di kawasan Teluk.

Dengan selesainya kesepakatan dengan Republik Islam Iran ini, Trump mengisyaratkan normalisasi total jalur perdagangan energi internasional dengan menyerukan agar seluruh kapal tanker dunia kembali mengaktifkan mesin mereka dan memulai kembali distribusi minyak global melewati Selat Hormuz.