BEIJING - Pemerintah China resmi menerapkan undang-undang baru yang mewajibkan konten kreator daring dan influencer memiliki sertifikasi atau bukti keahlian apabila membuat konten terkait topik sensitif, termasuk kedokteran, hukum, pendidikan, dan keuangan.

Menurut Administrasi Dunia Maya Tiongkok (Cyberspace Administration of China/CAC), kebijakan ini bertujuan untuk memerangi disinformasi serta melindungi publik dari nasihat yang keliru atau berpotensi berbahaya.

“Aturan ini diharapkan memastikan informasi yang disebarkan di dunia maya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar pihak CAC.

Berdasarkan regulasi baru, influencer diwajibkan menunjukkan ijazah, lisensi profesional, atau sertifikat resmi yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, platform media sosial seperti Douyin (versi TikTok China), Bilibili, dan Weibo (X versi China) harus memverifikasi kualifikasi kreator dan memastikan konten memuat sumber rujukan serta penafian (disclaimer) yang sesuai.

Sebagai contoh, influencer harus menjelaskan jika informasi berasal dari hasil penelitian atau jika konten mereka menggunakan materi yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI). Platform juga diwajibkan memberikan edukasi kepada pengguna mengenai tanggung jawab saat membagikan konten daring.

CAC bahkan melarang iklan produk medis, suplemen, dan makanan kesehatan yang disamarkan sebagai konten edukatif untuk mencegah promosi terselubung.

Meski demikian, kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan kritikus mengenai pembatasan kebebasan berekspresi. Para pengamat menilai aturan tersebut berpotensi membatasi kreativitas dan ruang diskusi independen, karena pemerintah dapat menentukan siapa yang dianggap memiliki “keahlian” dan berhak membahas topik tertentu.

Di sisi lain, sebagian pihak menyambut baik regulasi ini, karena dinilai dapat mendorong konten yang lebih berkualitas dan berbasis pengetahuan di bidang-bidang penting dan sensitif, sehingga publik tidak terpapar informasi menyesatkan.

Budaya influencer telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, dengan pengaruh yang tinggi karena dianggap autentik dan dekat dengan audiens. Namun, CAC menekankan bahwa informasi yang tidak akurat dapat memiliki dampak serius, sehingga pengawasan dan regulasi dianggap perlu.

Aturan ini mulai berlaku Sabtu, 25 Oktober 2025, menandai langkah terbaru China dalam mengatur ekosistem media sosial dan konten daring.