JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan optimismenya bahwa AS dan Kuba akan segera mencapai kesepakatan politik. Trump menilai langkah militer tidak diperlukan untuk mendesak perubahan di negara kepulauan tersebut.

"Saya akan mengatakan bahwa Kuba dan kami akan membuat kesepakatan. Saya tidak berpikir kami akan membutuhkan militer... Kami ingin membantu Kuba. Kami ingin membuka Kuba bagi rakyat kami," ungkap Trump kepada wartawan di Gedung Putih sebelum bertolak ke Tennessee, Sabtu (26/9/2026).

Pernyataan ini mengemuka setelah AS memberlakukan blokade minyak sejak awal tahun 2026 yang memperparah krisis energi, kelangkaan bahan bakar, hingga pemadaman listrik di Kuba akibat kehancuran infrastruktur lokal.

Pernyataan Kontroversial di PBB dan Aksi Walk Out

Sebelumnya, dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Trump melontarkan tuduhan keras dengan menyebut Kuba sebagai "negara gagal" dan memprediksi rezim pemerintahan komunis di Havana akan segera runtuh.

• Pernyataan Trump: Mengklaim Kuba berada di bawah tekanan luar biasa dan AS sedang menegosiasikan "perubahan mendasar" bagi masa depan Kuba.

• Aksi Protes: Delegasi resmi Kuba secara terbuka melakukan aksi walk out (keluar dari ruang sidang PBB) sebagai bentuk penolakan atas pidato Trump tersebut.

Reaksi Keras Pemerintah Kuba

Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, mengecam keras pernyataan Presiden AS dan menuding Washington menyebarkan kebohongan publik untuk mencampuri urusan dalam negeri Kuba.

Melalui unggahan di platform X, Rodriguez menegaskan keberatan pemerintahannya:

"Pemerintah AS tidak mampu menerima kenyataan bahwa Kuba berhak menjadi negara yang berdaulat penuh dan merdeka," tegas Rodriguez.