JAKARTA - Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan telah menerima pendapatan perdana dari pungutan tarif atau "tol" yang dikenakan kepada kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Wakil Ketua Parlemen Iran, Hamidreza Hajibabaei, menyatakan bahwa dana tersebut telah disetorkan ke rekening Bank Sentral Iran. Langkah ini menandai babak baru dalam kendali Iran atas jalur perairan strategis tersebut sejak pecahnya konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu.

Selat Hormuz merupakan rute perdagangan energi paling vital di dunia, yang dalam kondisi normal mengalirkan seperlima dari total pasokan minyak dan gas global. Namun, sejak perang pecah, otoritas Iran membatasi lalu lintas maritim secara ketat dan memperingatkan bahwa status operasional selat tersebut tidak akan kembali seperti sebelum perang. Meskipun rencana pengenaan bea masuk ini baru disetujui oleh komisi keamanan parlemen pada akhir Maret, realisasi pendapatan ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah mulai diimplementasikan di lapangan.

Dinamika Internasional dan Respon Global:

• Tekanan Amerika Serikat: Presiden Donald Trump terus mendesak Teheran untuk membuka kembali akses selat secara bebas guna menjaga stabilitas pasar energi.

• Ancaman Militer: Militer AS sebelumnya telah memperingatkan risiko ranjau laut di selat tersebut dan memperkirakan butuh waktu enam bulan untuk proses pembersihan total.

• Misi Multinasional: Inggris dan Prancis bersama lebih dari 30 negara tengah merencanakan misi perlindungan navigasi untuk menjamin keamanan kapal dagang yang melintas.

Kebijakan Iran dalam mengenakan tarif di jalur internasional ini dianggap oleh banyak pihak sebagai instrumen tekanan politik dan ekonomi terhadap blok Barat. Sementara itu, pihak Eropa menegaskan akan segera memimpin misi pengawalan maritim jika kondisi keamanan memungkinkan, guna mencegah gangguan lebih lanjut pada rantai pasok komoditas vital dunia.