NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menolak memberikan visa masuk kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas menjelang pelaksanaan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada pekan depan.

Kebijakan kontroversial ini menandai tahun kedua berturut-turut Washington menolak kehadiran langsung pemimpin Palestina tersebut dalam forum internasional tahunan itu.

Berdasarkan laporan AFP, Kamis (17/9/2026), otoritas AS tidak merinci alasan spesifik di balik penolakan visa yang kedua kalinya ini.

Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri AS melontarkan tudingan bahwa Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) "gagal melakukan reformasi".

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (16/9), Kementerian Luar Negeri AS menegaskan akan memperpanjang sanksi visa yang melarang masuknya anggota PLO dan pejabat PA, tepat beberapa hari sebelum Sidang Umum PBB dibuka.

Washington menilai para pejabat Palestina telah mengabaikan perundingan damai dan memilih jalur pengakuan sepihak atas negara Palestina.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri AS juga menuduh PLO dan PA memberikan tunjangan kepada pihak yang dikategorikan sebagai teroris serta membiarkan narasi terorisme berkembang.

"Sebagai konsekuensi dari kegagalan mereka untuk melakukan reformasi, Amerika Serikat akan memperpanjang sanksi yang menolak pemberian visa kepada anggota PLO dan pejabat PA," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri AS, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Kebijakan pembatasan serupa sebelumnya juga diterapkan oleh pemerintah AS pada tahun lalu, di mana pejabat tinggi PLO dan PA dilarang menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

Akibat penolakan visa tersebut, Presiden Mahmoud Abbas terpaksa menyampaikan pidato resminya secara daring dari wilayah Palestina.