JAKARTA - Pemerintah Filipina secara resmi menetapkan status keadaan darurat energi nasional sebagai respons terhadap ancaman serius pada pasokan bahan bakar akibat konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menandatangani perintah eksekutif guna mengamankan ketahanan energi dalam negeri di tengah gangguan parah pada rantai pasok global. Berdasarkan laporan BBC pada Selasa (24/3/2026), penutupan efektif Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran utama telah memicu lonjakan harga dan kelangkaan energi yang signifikan. Dalam keterangannya, Presiden Marcos menegaskan, "Keadaan darurat energi nasional dengan ini dideklarasikan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, dan bahaya yang mengancam ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara."

Kebijakan darurat ini direncanakan berlaku selama satu tahun dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah terkoordinasi guna menjaga stabilitas ekonomi. Sebuah komite khusus telah dibentuk untuk menjamin kelancaran distribusi komoditas vital seperti bahan bakar, pangan, dan obat-obatan. Keputusan ini diambil setelah adanya desakan dari para senator yang menyoroti kesulitan ekonomi keluarga Filipina akibat harga bensin dan solar yang melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan level sebelum perang pada Februari lalu. Mengingat Filipina mengimpor sekitar 98% minyak mentahnya dari wilayah Teluk, dampak konflik ini telah meluas hingga memengaruhi sektor transportasi dan harga pangan pokok seperti beras.

Untuk menanggulangi krisis, pemerintah Filipina telah mengimplementasikan berbagai kebijakan efisiensi, mulai dari pemberian subsidi bagi pengemudi transportasi umum, pengurangan frekuensi layanan feri, hingga penerapan empat hari kerja bagi pegawai negeri sipil. Menteri Energi Sharon Garin mengungkapkan bahwa stok cadangan bahan bakar nasional saat ini hanya cukup untuk kebutuhan 45 hari ke depan. Sebagai solusi jangka pendek menghadapi lonjakan harga gas alam cair (LNG), Garin menyatakan bahwa Filipina akan beralih menjadi lebih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Hal ini menunjukkan kerentanan besar wilayah Asia terhadap blokade Selat Hormuz, mengingat hampir 90% aliran energi yang melewati jalur tersebut tahun lalu ditujukan untuk pasar Asia.